Tempat Karaoke di Merangin Bebas Razia

Berita Online Merangin - Di antara teduhnya Kabupaten Merangin, Jambi, ternyata wisata esek-esek berselubung ruang karaoke pun mulai menjamur. Pemandangan ini kini marak terlihat di Kota Bangko. Pihak pengelola bisa dibilang cerdas karena Tempat Karaoke di Merangin masih banyak yang bebas razia.

"Tempat Karaoke di Merangin Bebas Razia"

"Tempat Karaoke di Merangin"

Dalam sebuah penelusuran di sebuah tempat karaoke sekitar Pasar Baru Bangko, Selasa (7/1/2014) malam, bangunan ruang karaoke itu tak terlihat istimewa. Tarif karaoke per jam di sini Rp 50.000. "Tapi, tergantung paket, ada paket per jam dan ada paket khusus. Semuanya ada tarifnya," ujar resepsionis di tempat itu.

"Untuk paket per jam, ada Rp 50.000 untuk kelas biasa, dan untuk family bisa sampai Rp 150.000 per jam belum termasuk PPN," tambahnya. Apa yang dimaksud dengan paket khusus? "Nah ini," ujarnya sambil menunjukkan berbagai foto-foto cewek usia belasan. "Ini bisa jadi teman karaoke kalau mau," kata lelaki itu lagi. Setelah memilih wanita yang dikehendaki, pelanggan harus menunggu hingga 15 menit. Setelah itu, wanita tersebut akan menuntun mengajak ke ruangan khusus yang bisa disi hingga lima orang saja.

Wanita semampai berambut pirang panjang itu menggunakan tank top dipadu dengan rok pendek dan sepatu hak tinggi berwarna putih. Dia langsung menunjuk untuk masuk ke sebuah kamar untuk berkaraoke. Setengah jam pertama, dia bernyanyi dengan riang dan gembira, seolah penghibur sejati yang tak acuh dengan tingkah lakunya. Namun, sejurus kemudian, wanita yang belakangan mengaku bernama Rani—bukan nama sebenarnya, mulai mendekat dan mengeluarkan rayuannya.

Rani lalu mengungkapkan kalau hanya menemani untuk karaoke dan berjoget bersama bayarannya Rp 75.000 per jam, tetapi untuk layanan "plus-plus", bisa Rp 200.000. Layanan lainnya adalah "paket lanjut", yaitu layanan dengan menginap di hotel. Pelanggan harus membayar Rp 350.000 "Kalau mau semuanya cukup bayar Rp 500.000, belum termasuk biaya hotel," sambung Rani.

Bebas razia

Di lokasi karaoke lain, di Jalan Kampar, Merangin, juga menawarkan paket yang sama. Harga yang ditawarkan pun relatif sama, seperti layanan wanita dengan foto-foto. Tentu saja harga dan tarif dari layanan cewek itu juga sama. Seolah ini menjadi pakem di setiap karaoke yang menyediakan layanan esek-esek di Merangin.

Konon, setiap pelanggan yang menggunakan karaoke di tempat ini akan mendapatkan jaminan tidak akan tertangkap kalau ada razia keamanan. Begitu yang dikatakan sang pemilik karaoke di Jalan Kampar itu. "Tenang saja kalau ada razia kita akan kasih kode," ujarnya.

Kode yang dimaksud adalah kode listrik yang dimatikan berkali-kali agar pelanggan cepat keluar. "Biasanya juga sebelum ada razia kita diberi tahu dulu dari keamanan kami," katanya lagi.

Read More

Geopark Merangin, Primadona Baru Jambi

"Menjelajah Warisan Alam Dunia Geopark di Kabupaten Merangin"

Geopark Merangin, Primadona Baru Jambi  - Potensi alam Jambi yang belum diolah untuk dijadikan destinasi wisata. Pemerintah daerah Jambi telah mempersiapkan tempat-tempat wisata tersebut demi menarik perhatian para pecinta alam tentunya. Menjelajah Warisan Alam Dunia Geopark di Kabupaten Merangin memberikan sensasi tersendiri, karena Geopark Merangin, Primadona Baru Jambi.

"Menjelajah Warisan Alam Dunia Geopark Merangin, Primadona Baru Jambi"

Jeram Amin salah satu jeram berbahaya di Geopark Merangin

"Kami punya Geopark di Kabupaten Merangin, dan ingin mengundang UNESCO agar dapat dijadikan situs Warisan Dunia," tutur Kepala Dinas Pariwisata Jambi, DR.Ir.Didy Wurjanto,M.Si. "Geopark ini sangat spesial, karena disini terdapat fosil-fosil tumbuhan dari berjuta tahun lalu, yang tersimpan di sisi sungai Batanghari," jelasnya.

Batu-batu fosil memiliki arti penting, dan banyak dipelajari oleh arkeolog-arkeolog dari seluruh dunia. Menurut mereka, fosil-fosil ini menunjukkan bahwa Jambi dulunya berada di bawah laut, jutaan tahun lalu. Pendapat lainnya mengatakan bahwa Jambi terbentuk karena adanya ledakan gunung sebanyak tujuh kali.

Geopark Merangin ini akan memiliki banyak alternatif wisata, antara lain wisata studi dengan melihat fosil-fosil, serta wisata petualangan. "Karena untuk melihat batu-batu fosil tadi, pengunjung melewatinya dengan berarung jeram menggunakan perahu karet mengarungi Sungai Batanghari," lanjutnya lagi. Selain itu, juga ada jalur trcking bagi wisatawan yang ingin menjelajahi daerah kabupaten Merangin. Dari Kota Jambi membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 6 jam untuk mencapai Primadona Baru Jambi (Geopark Merangin) ini.

Read More

Pemadaman Listrik Bergilir di Merangin

pln

BANGKO - Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Bangko mengalami pengurangan daya sebesar 6 Mega Watt dari PLTA Singkarak Maninjau, Sumatera Barat. Pengurangan ini disebabkan terjadinya defisit debit air di Danau Singkarak yang menyebabkan Pemadaman Listrik Bergilir di Merangin.

Adanya pengurangan daya ini membuat PLN Rayon Bangko melakukan pemadaman bergilir dari pagi, siang dan sore. Pemadaman dilakukan berdurasi sekitar tiga jam lamanya. Langkah pemadaman bergilir dipastikan berdampak buruk pada kinerja PLN Rayon Bangko. Tapi, ia tidak bisa berbuat lebih mengingat kesalahannya berasal dari PLTA Sumbar.

 "Kekurangan daya membuat kita melakukan pemadaman yakni, pagi pukul 09 00-12 00. Siang pukul 12 00-15 00, dan sore pukul 15 00-17 00. Pemadaman ini pasti menimbulkan reaksi.

Read More

Sejarah Merangin

"Merangin"

Sejarah Merangin - Kabupaten Merangin adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia. Luas wilayahnya 7.668.61 km² dengan populasi 335.000 jiwa. Ibu kotanya ialah Bangko. Kabupaten Merangin merupakan pemekaran dari Kabupaten Sarolangun-Bangko dan terbagi menjadi 9 kecamatan yang terbagi lagi menjadi 141 desa. Program Unggulan Pemerintah Kabupaten Merangin (Pemda Merangin) adalah Pendidikan Gratis, Kesehatan Gratis dan Meningkatkan SDA tentunya.

Berdasarkan Keputusan Sidang Komite Nasional Indonesia (K.N.I) Sumatera di Bukit Tinggi pada tahun 1946 ditetapkan bahwa Pulau Sumatera dibagi menjadi tiga sub Provinsi, yaitu : 

• Sub Provinsi Sumatera Utara
• Sub Provinsi Sumatera Tengah
• Sub Provinsi Sumatera Selatan

Kemudian dengan UU Nomor 10 tahun 1946 sub provinsi tersebut ditetapkan menjadi provinsi, dimana daerah Kresidenan Jambi yang terdiri dari Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Merangin tergabung dalam Provinsi Sumatera Tengah. Dengan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 18 tahun 1958, dibentuklah Provinsi Daerah Tingkat I Jambi yang terdiri dari :

• Kabupaten Batang Hari
• Kabupaten Merangin
• Kabupaten Kerinci

Dalam perjalanan sejarah, dengan dibentuknya Provinsi Daerah Tingkat I Jambi, yang sekaligus juga dibentuknya Kabupaten Merangin (wilayahnya saat ini adalah Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Bungo Tebo ) yang beribukota di Bangko. Kemudian ibukota Kabupaten Merangin dipindahkan ke Muara Bungo yang diputuskan melalui sidang DPRD. Selanjutnya, dengan adanya gerakan PRRI tahun 1958 Kantor Bupati Merangin di bakar dan dibangun kembali pada tahun 1965 sebagai persiapan Kantor Bupati Sarolangun Bangko. Setelah berdirinya Kabupaten Sarolangun Bangko melalui UU No. 7 tahun 1965, maka pusat pemerintahan ditempatkan di Bangko dan juga menempati bangunan tersebut. Setelah itu pindah ke Kantor yang baru di jalan Jendral Sudirman Km2, sedangkan kantor lama menjadi Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II.

Dengan adanya pemekaran wilayah sesuai dengan UU No. 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka wilayah Kabupaten Sarolangun Bangko dimekarkan menjadi dua yaitu Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin. Kabupaten Sarolangun beribukota di Sarolangun dan Kabupaten Merangin beribukota di Bangko. Dasar pembentukan wilayah Kabupaten Merangin adalah Undang-undang Nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (LN tahun 1999 Nomor 182, TLN Nomor 39030). Kabupaten Merangin merupakan Pengembangan dari Kabupaten Sarolangun Bangko dan hari jadinya tanggal 5 Agustus 1965.

Read More

Bidan dari Merangin Semringah Diajak ke Singapura

BANGKO - Dua orang Bidan dari Merangin Semringah Diajak ke Singapura. Bidan asal Kabupaten Merangin akan diterbangkan ke Singapura. Keberangkatan kedua bidan itu merupakan hadiah yang diberikan oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Merangin.

Pemberian doorprize dari IBI Merangin terhadap dua bidan disampaikan saat IBI Merangin merayakan hari ulang tahunnya ke 62. Acara yang laksanakan di ruang pola kantor bupati, Kamis (27/6) itu dihadiri ratusan bidan dan juga calon bidan.

Rosa Siswana satu dari dua bidan yang diberangkatkan ke Singapura ditemui usai acara mengaku, senang bisa mendapatkan doorprize tersebut. Apa lagi diri belum pernah mengunjungi Negara tersebut. “Ya jelas senanglah, tak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata,” ujar Rosa yang bertugas sebagai bidan di puskesmas Pamenang Barat.

Gadis asal B1, Kecamatan Pamenang Barat ini mengaku, terkejut saat namanya keluar sebagai penerima hadiah keliling ke Singapura. Pasalnya, profesi sebagai bidan baru satu bulan dilakoninya. “Saya bidan baru, jadi seakan tak percaya nama saya terpilih mendapatkan hadiah itu (ke Singapura),” tuturnya.

Diungkapkannya, ke barangkatan ke Singapura tersebut baru akan dilakukan pada awal tahun depan. Dan saat ini dirinya sedang mempersiapkan passport. “Kalau untuk biaya passport ditanggung sendiri, tapi yang lainnya, semuanya ditanggung oleh IBI Merangin,” jelasnya.

Adanya doorprize yang diberikan IBI Merangin, Ia mengucapkan terimakasi. Katanya, dengan adanya kegiatan tersebut menambah semangat bagi para bidan bisa berkerja secara professional. “Saat diangkat menjadi bidan yang pertama kali teringgat bagi saya adalah tanggungjawab. Sebagai bidan tanggungjawabnya sangat besar,” sebutnya.

Pada acara ultah bidan kemarin, selain ratusan bidan juga nampak hadir Peltu Sekda Merangin Ardianus, dan unsur muspida. Selain membarikan doorpirze utama berangkat ke Singapura panitia juga memberikan bebarapa hadiah lain. Dalam menyabut ultah bidan ke 62 IBI Merangin juga mengelar beberapa pertandingan seperti voli ball antar para bidan yang ada di 24 kecamatan yang ada di Merangin.

Read More

Polisi Bekuk Penimbun BBM

Polisi Bekuk Penimbun BBM

BANGKO - Praktek penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi tidak pernah berhenti di Merangin ini, Buktinya, Polisi Bekuk Penimbun BBM di Merangin. Oknum penimbun BBM atas nama Gugun (23) Warga Desa Koto Rayo, Kecamatan Tabir dirumahnya, Jum’at (14/6) Pukul 13.00 WIB Kemarin tetapi Polisi Bekuk Penimbun BBM tersebut.
Ditangan pelaku, Aparat mengamankan enam buah galon berisi Solar serta 215 liter didalam tangki modifikasi yang tersimpan di bak Mobil Truck Nomor Polisi (Nopol) BH 4904 K milik pelaku.

Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, Penangkapan bermula saat polisi melakukan operasi Dian 2013 di SPBU Tabir, kemudian ada gelagat mencurigakan dari Mobil Truck karena mengisi BBM Jenis Solar terlalu lama.

Ditemui disaat pemeriksaan, Gugun oknum penimbun BBM tersebut mengakui solar itu merupakan milik seorang Warga Simpang Andalas, Kecamatab Tabir berinisial Bj (49), sedangkan dirinya bertugas sebagai supir dengan upah diberikan oleh Bj tersebut.

“Saya ini cuma supir, yang punya minyak itu orang Simpang Andalas, dalam satu kali ngisi saya mendapat upah Rp 5 ribu pergalonnya,” jelasnya.

Kapolres Merangin AKBP Satria Yusada melalui Kasat Reskrim AKP Syamsi Ubay kepada koran ini membenarkan penangkapan tersebut, Dia mengatakan kali ini pihaknya masih melakukan penyelidikan.

“Sementara ini pelaku akan dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tentang Minyak Bumi dan Gas, dengan ancaman hukuman selama 6 tahun penjara atau denda Rp 60 miliar,” pungkasnya (rzk)

Read More

Bupati Buka Rakor Teknis E-Government

Bupati Buka Rakor Teknis E-Government

SAROLANGUN - Bertempat di Hotel Abadi Sarolangun Kamis (13/06)  pukul 09.00 WIB, Bupati Buka Rakor Teknis E-Government, lebih tepanya Bupati Sarolangun H Cek Endra  membuka rapat Koordinasi (Rakor) teknis peningkatan Sinergitas dan Singkronisasi Program E-Government.

Rakor tersebut di ikuti  33 peserta dari berbagai Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi, Serta 12 peserta dari Sarolangun, Untuk pemateri yakni Eri Susanto pimpinan PT. Web Indonesia dari Jakarta dan Bupati Buka Rakor Teknis E-Government.                             
Bupati Sarolangun H.Cek Endra mengharapkan, Dengan dilaksanakan kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta  meningkatkan partisipasi aktif dalam pemberian informasi bagi masyarakat.

Berdasarkan instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2001 bahwa pemerintah harus menggunakan Tehnologi Informasi Komunikasi guna mendukung Good Governance melalui jaringan Website resmi Kabupaten dan Kota dan terbentuknya Unit layanan Pengadaan (ULP) yang diharapkan dapat mewujudkan  Pemerintah yang baik.

‘’Suatu kegembiraan bagi Kabupaten Sarolangun ditunjuk untuk pertama kali sebagai tuan rumah untuk melaksanakan rakornis program  E-Government, "Ungkap Bupati.

Kegiatan ini juga bertujuan untuk memberi kemudahan masyasakat Sarolangun agar bisa mengenal informasi teknologi karena keterseedian mobil bantuan dari Kemen Info untuk lima kecamatan

‘’Dan sebagai bentuk pendidikan IT di masyarakat kita akan (Man)turunkan di setiap kecamatan mobil yang ada dari kemen info untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juga anak anak sekolah,sebab mengenal dunia IT merupakan hal yang wajib di ketahui agar manfaatnya bisa di rasakan oleh masyarakat,” tandasnya.

Read More

Panwaslu Himbau Parpol Patuhi Zona Kampanye

BANGKO - Panwaslu Himbau Parpol Patuhi Zona Kampanye. Lebih jelasnya Panitia Pengawas Pemilu (panwaslu) Kabupaten Merangin, menghimbau kepada seluruh parpol maupun calon anggota legislatif (Caleg) peserta pemilu 2104, untuk mematuhi segala aturan yang telah ditetapkan dalam tahapan menjelang pelaksanaan pemilu 9 April 2014 mendatang.

Zona Kampanye

Panwaslu Himbau Parpol Patuhi Zona Kampanye. Himbauan tersebut disampaikan langsung ketua Panwaslu Kabupaten Merangin, Iron Syahroni. Ketika dikonfirmasi harian ini, Iron mengatakan, beberapa hal penting yang diharapkannya dapat dipatuhi oleh peserta pemilu diantaranya seperti penetapan zona kampanye yang telah disepekati bersama oleh pihak terkait, dan telah dituangkan dalam SK KPU.

‘’Kita menghimbau kepada seluruh parpol maupun bacaleg peserta pemilu, untuk dapat mematuhi segala aturan yang telah di tetapkan menjelang pelaksanaan pemilu nanti, terutama terkait zona kampanye yang telah diteapkan beberapa waktu lalu,” ujar Iron kepada harian ini.

Ketika ditanya mengenai tindakan pihaknya selaku pengawas, jika ternyata nanti ada pihak peserta pemilu yang tidak mengindahkan aturan yang telah ditetapkan, sebagai pengawas pemilu, dirinya menegaskan akan mengambil langkah seusai dengan tugas dan fungsinya, dengan berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait, seperti pemkab, satpol PP maupun pihak kepolisian.

Sebab menurtunya, dalam penetapan zona kampanye yang digelar beberapa waktu lalu, telah disepakati oleh pihak terkait seperti yang disebutkannya. ‘’Kalau nanti ternyata ada yang tidak mengindahkan larangan zona kampanye, kita tentu akan mengambil langkah penertiban. Karena kita panwas tidak punya wewenang untuk melakukan penertiban, maka kita akan berkoordinasi dengan pihak terkait,” tambah Iron.

Demikian juga halnya ketika disinggung mengenai larangan aktifitas kampanye yang diberlakukan untuk sepanjang Jalan Tiga Jalur (Jatilur). Seperti diketahui, sepanjang jatilur ditetapkan sebagai salah satu zona terlarang untuk memajang atribut kampanye, misalnya seperti spanduk ataupun baliho parpol maupun caleg.

Sementara disepanjang jatilur sendiri terlihat beberapa atribup parpol yang di pasang sebelum ditetapkannya zona kampanye tersebut, terkait hal ini, Iron mengatakan, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan pihak parpol maupun dengan pihak terkait. ‘’Dengan atribut yang sudah ada sebelumnya (di kawasan jatilur) kita juga berharap parpol untuk dapat bekerja sama dalam menegakkan aturan tersebut, selain itu kita juga akan koordinasi dengan pihak terkait untuk langakh penertiban, jika memang diperlukan,” tandas Iron.

Read More

Popularitas Parpol Tidak Bisa Diandalkan

BANGKO - Sejumlah Bacaleg yang di ajukan parpol peserta pemilu legislatif 9 April 2014 mendatang, saat ini mulai terlihat gencar melakukan pendekatan-pendekatan ketengah masyarakat, guna mensosialisasikan diri dan juga memaparkan program yang dijanjikan, demi meraih simpati masyarakat dan Popularitas Parpol Tidak Bisa Diandalkan.   

Meski diajukan oleh masing-masing parpol sebagai sebagai ‘Orang Pilihan’, Popularitas Parpol Tidak Bisa Diandalkan, Bacaleg yang akan menjadi jagoan parpol dari setiap dapil sepertinya memang harus intens melakukan sosialisasi ketangah masyarakat, pasalnya bacaleg tidak bisa mengandalkan popularitas parpol semata. Karena dalam pemilu legislatif ini, untuk menarik simpati masyarakat secara maksimal, setiap bacaleg secara individu paling tidak harus memenuhi tiga unsur yang dinilai cukup penting, yakni popularitas, akseptabilitas dan elektabilitas. 

Hal ini seperti yang di uraikan pengamat politik Jambi, Jafar Ahmad yang dimintai komentarnya terkait hal ini. Dikatakannya, popularitas parpol bahkan sama sekali tidak akan mempengaruhi peluang caleg untuk menang dalam suatu daerah. ‘’Masyarakat akan lebih melihat potensi calegnya ketimbang memikirkan dari partai mana dia mencalonkan diri, artinya bacaleg tidak akan bisa mengandalkan popularitas partai,” katanya. Bahkan dikatakannya, dalam hal pilleg ini, justru tidak menutup kemungkinan bahwa partailah yang lebih cenderung mengandalkan popularitas calegnya, hal ini setidaknya tergambar dari proses perekrutan bacaleg yang dilakukan parpol sebelum pendaftaran ke KPU lalu, dimana setiap parpol selalu berusaha untuk menggaet tokoh – tokoh potensial atau pesohor untuk dipertarungkan di ajang pilleg nanti. ‘’Selain berlomba menggaet tokoh masyarakat tersohor, tidak sedikit juga parpol yang meminang publik figur, untuk bergabung dalam daftar calegnya, dari sini sudah tergambar bahwa parpol menjadikan popularitas kader sebagai bahan pertimbangan untuk merekrut calegnya,” tambahnya. 

Dengan tidak bisa diandalkannya popularitas parpol bagi caleg, maka untuk menarik simpati masyarakat, menurutnya tidak ada pilihan lain bahwa setiap caleg harus benar – benar intens melakukan pendekatan ketengah masyarakat.

‘’Dengan kondisi tersebut, untuk dapat keluar sebagai pemenang, tentunya bacaleg itu sendiri yang harus lebih intens turun ketengah publik, untuk memperkenalkan diri dan memaparkan program politiknya,” tandas Jafar.

Read More

Honor PPK Terkendala SK Sekretariat

BANGKO - Seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan PPS hingga saat ini belum menerima honor atau gajinya selaku perpanjangan tangan KPU Kabupaten Merangin dalam melaksanakan tahapan pemilu legislatif 2104 ternyata Honor PPK Terkendala SK Sekretariat. Hal ini diketahui terkendala karena SK secretariat PPK untuk pilleg ini belum ditandatangani oleh Bupati Merangin dan menjadi Honor PPK Terkendala SK Sekretariat.

Hal tersebut tidak dibantah ketua KPU kabupaten Merangin, Barlep yang ditemui di kantornya, Kamis (13/6) kemarin, dia juga tidak menampik bahwa sejumlah PPK telah cukup sering menyampaikan pertanyaan seputar belum diberikannya honor tersebut. ‘’Rekan – rekan PPK memang sudah cukup sering mempertanyakan tentang gajinya, selama ditetapkan atau dilantik sebagai PPK, mereka memang belum menerima honornya,” tutur Barlep.

Pelantikan PPK untuk Pemilu legislatif ini dikatakan Barlep telah dilakukan sejak Maret 2013 lalu, dengan demikian, PPK untuk pilleg sudah terbentuk dan bekerja lebih dari dua bulan, namun belum mendapatkan sedikitpun haknya. Terkait SK sekretariat yang menjadi kendala persoalan ini, dikatakan Barlep, hal ini sudah di ajukan oleh pihak KPU ke pihak Pemkab sejak beberapa waktu lalu, namun hingga saat ini SK tersebut belum ditandatangin, sehingga menyebabkan terbengkalainya honor anggota PPK dan PPS yang terus bekerja untuk melaksanakan tahapan pilleg dilapangan.‘’Kita sudah ajukan SK nya sejak beberapa waktu lalu, pada waktu itu belum ditandatangani oleh Bupati karena beliau deang umroh, akan tetapi sampai saat ini sepertinya SK itu belum ditandatangani juga, sementara PPK terus mendesak kami mengenai honornya itu,” lanjut Barlep. Hal ini juga dibenarkan sekretaris KPU Kabupaten Merangin, M Nasir. Menurutnya persoalan SK ini menjadi satu – satunya kendala yang menyebabkan honor Penyelenggara pemilu tingkat kecamatan itu belum bisa diberikan. ‘’Kalau yang lainnya tidak ada masalah lagi, saat ini kita hanya menunggu SK secretariat itu saja. Kalau SK nya belum ada bagai mana mau memberikan gajinya, sementara itu adalah salah satu persyaratan wajibnya,” terang Nasir.

Dia juga mengakui cukup banyak menerima pertanyaan dari PPK baik melalui telepon maupun secara langsung terkait hal ini. ‘’Memang benar cukup banyak anggota PPK yang mempertanyakan hal itu kepada kita, namun kita tidak bisa berbuat banyak,” ujarnya.

Read More

Polemik Aset Diduga Pemicu Suhaibi Mundur

BANGKO - Pengunduran diri Suhaibi dari Pelaksana Tugas (Peltu) Sekda Merangin secara mendadak menimbulkan tanda tanya besar, Terlebih lagi masa jabatan Bupati Merangin Nalim-HBH tingga beberapa bulan lagi sehingga timbul wacana kalau Polemik Aset Diduga Pemicu Suhaibi Mundur.

Hampir setiap saat kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Setda Merangin membicarakan mengenai penyebab pastinya pengunduran Suhaibi ketika Jabatan Bupati hendak berakhir dan Polemik Aset Diduga Pemicu Suhaibi Mundur, Namun dari sumber terdekat Bupati Merangin penyebab Suhaibi mundur dipicu pembongkaran kantor Bupati yang lama tidak sesuai prosedur Permendagri nomor 17 tahun 2007.

Dia (Suhaibi) mundur karena pembongkaran aset kantor Bupati tidak diketahui dirinya, Padahal dia adalah pengguna barang dan pengelola aset daerah, kata Sumber yang layak di percaya, Kamis (13/6) kemarin.

Dari sumber Koran ini diketahui bahwa proses penghapusan aset kantor bupati tersebut tidak melalui prosedur yang sebenarnya. Sehingga jika terjadi permasalahan kemudian hari semua pertanggung jawaban ditanggung oleh Sekda Merangin.

Kemungkinan mengetahui pembongkaran aset itu bermasalah membuat Suhaibi mundur terlebih dahulu, jelasnya. Peltu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Merangin, Darosamin mengatakan, Suhaibi mengajukan pengunduran diri dari Peltu Sekda dan Asisten I Setda Merangin, Namun pengajuan tersebut tidak dilampirkan alasan pengunduran dirinya.

Kalau pemicu Suhaibi mundur kita tidak mengetahuinya, Yang jelas dia (Suhaibi) mengajukan pengunduran diri dari jabatannya, terangnya. Sayangnya hingga berita ini diturunkan, Suhaibi belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai pemicu dia mundur lantaran pembongkaran aset yang bermasalah, Ketika dihubungi ke nomor hanphonnya bernada aktif namun tidak ditanggapi dari ujung telpon.

Sebelumnya, Suahaibi yang menjabat sebagai Peltu Sekda Merangin dan Asiset I Setda Merangin mengundurkan diri secara mendadak, Padahal, Pengunduran dirinya itu bertepatan dengan permasalahan pembongkaran aset kantor Bupati Merangin untuk dibangun baru.

Read More

Jelang Puasa, Stok Beras Aman

Jelang Puasa, Stok Beras Aman

BANGKO - Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divre Sarko, jamin Jelang Puasa, Stok Beras Aman atau stok beras menjelang Ramadhan dan Lembaran aman dan tersedia hingga beberapa bulan kedepan. ‘’Stok beras untuk 3 sampai 5 bulan kedepan aman. Baik untuk kebutuhan masyarakat Merangin maupun Sarolangun,” ujar Zulkifli, kepala Bulog Sub Divre Sarko kepada Koran ini Jelang Puasa, Stok Beras Aman.

Dikatakan Zulkifli, saat ini tersedia stok beras digudang sebanyak 1200 ton lebih. Bahkan dalam waktu dekat ini, pihaknya kembali akan mendatangkan beras dari Sumatera Barat sebanyak 1000 ton sebagai antisipasti dan menjamin ketersedian beras di dua Kabupaten yakni Merangin dan Sarolangun. ‘’Tidak lama lagi akan kita tambah stok beras sebanyak 1000 ton. Jadi total ketersedian beras di Bulog jelang lebaran nantinya hingga 2200 ton. Saya rasa ini cukup hingga 5 bulan, bahkan lebih,” katanya.

Dijelaskannya, perbulannya rata-rata kebutuhan beras dan disalurkan bulog ke masyarakat sebanyak 400 ton. Meskipun nantinya, kebutuhan beras meningkat jelang Ramadhan dan lebaran, diperkirakannya tidak terlalu segnifikan.  ‘’Paling-paling peningkatannya sekitar 100 ton. Jika kita bagi dari ketersedian beras yang ada digudang, tetap masih aman untuk lebaran bahkan satu bulan setelahnya,” jelasnya.

Banyaknya ketersedian beras yang dimiliki Bulog, tutur Zulkifli, sebagai antisipasi gejolak harga beras yang mungkin saja naik jelang lebaran. Jika, nantinya harga beras di pasar mengalami kenaikan. Pihaknya siap, jika diminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin mengelar operasi pasar.  ‘’Banyaknya ketersedian beras tentunya untuk menekan terjadinya kenaikan nantinya, biasanya terjadi jelang lebaran. Kita siap mengelar operasi pasar, jika nantinya harga beras naik dan kita jual dengan harga standar yakni Rp 1600 per kilogramnya,” terang Zulkifli.

Hingga Juni, lanjut Zulkifli, realisasi penyaluran raskin sudah mencapai 63,4 persen. Demi kelancaran pendistribusian Raskin kedepannya, diharakannya kepada kepala desa dan ketua RR agar setiap bulannya mengajukan permintaan dan bagi yang belum mengambil jatah raskin, dimintanya untuk dating kebulog.  ‘’Bagi yang belum ngambil jatah Raski, ajukan permintaan ke Pemkab biar direkomendasikan untuk  kita salurkan. Dan sistemya masih sama dengan sebelumnya yakni ada uang ada barang,” tuntasnya.

Read More

Pasca Pilkada Loyalitas SKPD Menurun

Pasca Pilkada Loyalitas SKPD Menurun

BANGKO - Pemilihan Bupati Merangin telah berakhir namun muncul berbagai anggapan Pasca Pilkada Loyalitas SKPD Menurun. Beberapa bulan lalu pemilihan Bupati dan pasangan Haris-Khafid ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih oleh KPUD Merangin, Namun ternyata kemenangan itu berdampak terhadap kinerja SKPD dilingkup Pemkab Merangin karena Pasca Pilkada Loyalitas SKPD Menurun.

Pasalnya, Jelang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih tanggal 6 Agustus 2013 mendatang, Berbagai persoalan muncul dipermukaan salah satunya ada beberapa pejabat tinggi Merangin mengundurkan diri.

Kabar gonjang ganjing itu menyeruak beberapa pekan terakhir ini. Isu yang kini ramai dibicarakan masyarakat ini, bahkan telah sampai ke teliga Wakil Bupati Merangin, Hasan Basri Harun (HBH).

Memang saya juga mendapat kabar banyak pejabat ingin mengundurkan diri. Tapi sejauh ini belum ada yang mengajukan ke kita. Hanya kemarin itulah, yakni Peltu Sekda Suhaibi yang telah mengundurkan diri,” ujar Wabup Hasan Basri Harun (HBH) saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (13/6).

Wabup mengatakan, bukan saja isu pejabat yang ingin mundur dari jabatannya. Sejumlah pejabat juga dikabarkan banyak yang ingin mengajukan pindah tugas. Ada satu orang mengajukan pindah tugas,” singkatnya. 

HBH juga menilai, sekarang ini banyak pejabat yang terlihat sudah tidak serius lagi. Terutama sebutnya, pasca pilkada, dimana calon incumbent gagal terpilih sebagai bupati kembali. Loyalitas pejabat sekarang menurun, terutama pasca pilkada lalu,” ungkapnya.

Ini terlihat, disaat ada cara yang digelar kepala SKPD banyak yang tidak hadir. Ia mengaku sangat menyayangkan sikap kepala SKPD yang tidak loyal dengan pekerjaannya. Bayangkan kita ada 60 SKPD tapi yang hadir saat ada acara hanya ada 3 orang, meskipun dalam undangan yang ditandatangani bupati tidak boleh diwakilkan. Loyal itu dengan tugas bukan dengan orang perorangan,” sesalnya.

Ia mengatakan, tugas bupati saat ini hingga Agustus nanti, dan seharusnya para pejabat terus tetap semangat berkerja untuk menyukseskan visi dan misi bupati. Nantilah mengenai terpakai apa tidak dengan bupati baru. Bupati baru juga tidak bakal langsung melakukan perombakan staf, tentu ada proses yang dilakukan terlebih dahulu,” jelasnya

Senada juga disampaikan Peltu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Merangin, Darosamin membenarkan, bahwa isu banyak pejabat yang ingin mengundurkan diri senter terdengar saat ini. Isu tersebut memang ada, tapi sampai saat ini belum ada sampai ke kita,” katanya.

Dijelaskannya, pengajuan pengunduran diri pejabat itu disampaikan langsung ke Bupati. Baru setelah itu diproses oleh pihak BKD. Kalau yang menyampaikan secara lisan pernah ada, tapi saya sarankan untuk tidak mengundurkan diri,” tuturnya.

Read More

Tes Masuk Stikes Merangin Dipercepat

Tes Masuk Stikes Dipercepat

BANGKO - Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Merangin menjadwalkan Tes Masuk Stikes merangin yang mulanya akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2013 dimajukan dua hari yakni pada tanggal 1 Juli 2013.

Perubahan jadwal atau Tes Masuk Stikes merangin Dipercepat  selain atas kebijakan pihak yayasan Haji Soeheily Qari, juga karena saat ini telah banyak Calon Mahasiswa Baru (CMB) yang mendaftar.

Ketua STIKes Merangin, Supeno melalui Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB), Juanda mengatakan saat ini telah tercatat lebih dari 100 orang CMB termasuk didalamnya CMB Penelurusan Minta Bakat dan Kemampuan (PMDK). ‘’Termasuk dengan calon mahasiswa undangan atau berstatus PMDK, jumlah yang telah mendaftar lebih dari seratus orang,” katanya.

Dia juga optimis kedepannya akan lebih banyak lagi CMB yang akan mendaftarkan diri di STIKes Merangin. ‘’Belajar dari tahun sebelumnya, biasanya masyarakat akan banyak mendaftar menjelang saat-saat batas akhir pendaftaran. Tahun ini kami rasa juga demikian,” ungkapnya.

Berbicara soal tes masuk STIKes, Juanda menjelaskan akan ada tiga kategori tes yang harus dilalui oleh CMB yakni Tes Tertulis, Tes Kesehatan dan Tes Wawancara. ‘’Untuk tes tertulis ada empat materi pelajaran yang akan diujikan yakni Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA terpadu dan Matematika,” ucapnya.

Dia menjelaskan, pelaksanaan tes tertulis tersebut dilaksanakan selama satu hari dan pada hari berikutnya pengumuman kelulusan tes dan dilanjutkan dengan tes kesehatan dan wawancara. ‘’Jika CMB lulus tes tertulis maka mereka bisa mengikuti tes selanjutnya yakni tes kesehatan dan wawancara (interview). Khusus tes kesehatan akan dilaksanakan oleh para dokter ahli dibidangnya yang menyangkut tes narkoba, buta warna, ketahanan tubuh dan lainnya.

Read More

Biaya Paket C Belum Diketahui

Biaya Paket C Belum Diketahui 

BANGKO - Siswa SMP dan SMA sederajat yang tidak lulus Ujian Nasional (UN) tahun 2013 dapat mengikuti ujian paket C pada tanggal 1 Juli mendatang tetapi Biaya Paket C Belum Diketahui . 

Di Kabupaten Merangin antusias siswa mengikuti ujian ini cukup tinggi. Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Merangin Akhmad Bastari melalui Kabid PND, Amiruddin mengatakan hingga penutupan pendaftaran ujian paket C telah ada puluhan orang siswa yang mendaftar secara kolektif oleh pihak sekolah yang bersangkutan namun Biaya Paket C Belum Diketahui .

Pendaftaran ujian paket C telah ditutup. Dan saat ini terdata puluhan siswa yang akan mengikutinya. angka pastinya saya lupa, tapi lebih dari separoh siswa yang terdata tidak lulus UN ikut ujian paket C ini dan rata-rata mereka didaftarkan pihak sekolah,” kata Amiruddin, Rabu (12/6) kemarin. Dikatakan Amiruddin saat ini Disdik tengah mendata peserta ujian yang kemudian dikirimkan ke Disdik Provinsi untuk diterbitkan nomor urut peserta. ‘’Nanti berkas soal ujiannya juga dari Disdik Provinsi Jambi, jadi bukan dari pusat. Saat ini kami tengah mengecek data peserta ujian untuk dikirimkan ke Jambi. Nanti setelah itu mereka menerbitkan nomor urut peserta ujian,” jelasnya.

Ketika ditanyakan pendanaan ujian paket C itu, Amiruddin mengatakan biaya ditanggung oleh Disdik provinsi Jambi. Namun dia juga mengakui biaya tersebut sangat minim sehingga ada kemungkinan untuk meminta pada peserta ujian. ‘’Kalau tidak salah biaya dari Jambi itu Rp.15 ribu per peserta ujian. Jika digunakan pasti tidak tercukupi,” katanya. Menurutnya untuk melaksanakan ujian paket C tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pasalnya beberapa orang staff PNF serta guru yang dipekerjakan membutuhkan biaya karena pekerjaan itu diluar tanggung jawab mereka. Selain itu transportasi serta akomodasi lainnya juga harus diperhitungkan.

Banyak dibutuhkan biaya selama proses ujian paket C ini. Dari pendataan saat ini hingga nanti saat pengumuman kelulusan bahkan hingga saat penerbitan ijazah. Itu semua membutuhkan biaya,” tuturnya.

Namun ketika ditanyakan berapa nominal biaya untuk paket C tersebut, Amiruddin mengaku belum ada ketetapan dari Disdik karena harus berkoordinasi dengan pihak sekolah. ‘’Belum tahu berapa kepastian jumlahnya,” tutup Amiruddin

Read More

1 Ha Sawah Hasilkan 8,9 Ton Gabah

1 Ha Sawah Hasilkan 8,9 Ton Gabah

BANGKO - Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (PTPH), untuk meningkatkan produksi padi menuju kabupaten swasembada beras, kian mantap. Pasalnya, pengembangan bibit unggul varietas sarinah dan varietas silang rotan di Kecamatan Jangkat hasilnya sangat memuaskan. Terbukti dengan 1 Ha Sawah Hasilkan 8,9 Ton Gabah.

‘’Ini cukup membanggakan, dan upaya keras dinas pertanian mulai membuahkan hasil,” kata Hasan Basri Harun (HBH) wakil Bupati Merangin, kepada koran ini, kemarin (12/6).

Dikatakan HBH, perhektarnya varietas sarinah menghasilkan 8,9 ton gabah kering dan varietas silang rotan 6,4 ton gabah. Dan ini menujukkan pengembangan produksi padi yang dilakukan didataran tinggi di Desa Muara Madras, kecamatan Jangkat cukup berhasil.

‘’Mudah-mudahan dengan ini mengubah pola tanam masyarakat dan termotivasi untuk peningkatan pangan, dan menjadi sumber peningkatan ekonomi baru,” ujarnya.

Hal senada juga dikatakan kepala Dinas PTPH Merangin Dedi Darmantias, melalui Sekdin M Ladani. Mengatakan, penen raya yang dilakukan di Desa Muara Madras, Sabtu (8/6), cukup berhasil dan hasil produksi sudah setara dengan standar nasional. 

‘’Standar nasional 8 sampai 12 ton Gabah perhektarnya, dan kita berhasil 8,9 ton gabah kering perhektarnya. Dan ini sudah memuaskan, jika dibandingkan dengan daerah lain, peningkatan produksi padi di Jangkat lebih baik dan memuaskan,” jelas Ladani.

Bahkan, tuturnya, varietas silang rotan yang merupakan varietas asli masyarakat setempat hasilnya sudah cukup membanggakan. Biasanya perhektar menghasilkan paling banyak 4 ton gabah kering, panen raya yang dilakukan tidak lama ini meningkat menjadi 6,4 ton gabah perhektarnya.

Dengan hasil tersebut, diharapkannya masyarakat mengubah pola tanam yakni dalam satu tahun melakukan penanaman antara 2 hingga 3 kali tanam atau lipat jerami. Hal tersebut tentunya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dari hasil sawah. 

‘’Selama ini warga Jangkat turun ke sawah 1 kali setahun, dan hasilnya cuma untuk kebutuhan saja. Tapi dengan mengubah pola tanam, masyarakat bisa meningkatkan perekonomian dari sawah dan ini akan kita bantu,” jelasnya.

Benih unggul, tentu saja kebutuhan masyarakat dan upaya untuk meningkatkan hasil produksi pertanian. Untuk memenuhi permintaan masyarakat, PTPH berupaya mencari benih bersertifikat. 

‘’Mengenai benih tentu saja harus unggul, tapi masyarakat Jangkat dengan melihat hasil penen raya lalu, mereka mulai tertarik. Bahkan sudah puluhan petani siap mengembangkan itu, Insyallah Juni nanti mereka kembali turun kesawah,” tembahnya.

Penen raya yang dihadiri Wakil Bupati Merangin HBH, kepala Dinas Pertanian Provinsi, Kadis PTPH Merangin dan camat Jangkat. Tidak hanya pada varietas padi saja, tapi juga melakukan panen raya kentang di Danau Pauh dan Cabe di Desa Koto teguh.

‘’Panen kentang juga berhasil, bibit granola satu hektar menghasilkan 27 ton, padahal biasanya berkisar 17 hingga 25 ton. Sedangkan cabe juga memuaskan, dengan pertumbuhannya cukup subur, bahkan tinggi batangnya hingga 2 meter,” pungkas Ladani.

Read More

417 Orang Lolos Verifikasi KPU Merangin

KPU Merangin

BANGKO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merangin telah selesai menggelar verifikasi berkas persyaratan yang diajukan Bakal Calon Aggota Legeslatif (Bacaleg) beberapa waktu lalu. Hasilnya,  dari 417 Orang Lolos Verifikasi KPU Merangin, 412 orang dinyatakan masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS).

Dari 417 orang  itu, sebanyak 131 orang bersal dari derah pemilihan (Dapil) I,  144 dari Dapil II,  82 untuk dapil III, dan  60 orang untuk Dapil IV. Mereka yang masuk dalam DCS adalah Bacaleg yang telah lolos dalam verifikasi atau pemeriksaan berkas persyaratan ke KPU Kabupaten Merangin bebeapa waktu lalu. Nama bacaleg yang masuk dalam DCS, mulai Kamis (13/6) hari ini, resmi diumukan KPU ke Publik. Selain itu, salinan data DCS juga dikirimkan ke masing masing pengurus Partai Politik (Parpol) yang ada di Kabupaten Merangin.

Ketua KPU Merangin, Barlep, saat dikonfimasi terkait dengan data DCS yang dirilis, mengatakan hal itu sesuai dengan tahapan dalam Pemilu Legeslatif yang akan digelar 9 April 2014. ‘’Ini sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan. Jadi besok (hari ini) sudah diumumkan ke public,” katanya, Rabu (12/6).

Pengumuman DCS dilakukan secara terbuka, Barlep mengatakan, selain disampaikan ke masing masing Parpol, pengumuman juga dirilis di beberapa media cetak yang ada di Kabupaten Merangin. Namun Ia menegaskan, bahwa DCS bersipat sementara. Setelah ini aka nada tahap uji public, atau masa sanggahan terhadap nama nama yang ada dalam DCS. ‘’Saya ingatkan DCS sipatnya sementara, namanya saja Daftar Calon Sementara, bukan Calon Anggota Legeslatif. Maka salah satu tujuan diumumkan secara terbuka, yaitu agar masyarakat tahu siapa siapa saja yang masuk dalam DCS,” Ujarnya. "Nanti kalau ada masyarakat, atau pihak lain yang keberatan dengan salah seorang misalnya yang terdapat dalam DCS, maka silakan mengajukan keberatan ke Panwaslu,” tambahnya.

Barlep juga menegaskan, bila keberatan yang diajukan memang didukung dengan bukti yang kuat, maka tidak tertutup aka nada perubahan pada saat penetapan Calon Anggota Legeslatif yang dijawalkan diumumkan 1 Agustus 2013 mendatang. ‘’Bisa saja berubah, misalnya ada yang mengundurkan diri, atau meninggal dunia, atau dengan alasan lain, maka bisa dinyatakan gugur pada saat penetapan Caleg nantinya. Jadi intinya DCS ini bersifat sementara saja,” Pungkasnya.

Read More

Diduga Dana Pembebasan Lahan di Mark-Up

 Mark-Up

SUNGAI PENUH - Pembebasan lahan Rumah Sakit Khusus (RSK) Kota Sungaipenuh yang menggunakan dana dari APBD Kota Sungaipenuh 2013, Diduga Dana Pembebasan Lahan di Mark-Up. Berkedok hasil musyawarah, harga yang ditetapkan sebesar Rp 110 ribu per meter.

Diduga Dana Pembebasan Lahan di Mark-Up karena Data yang diperoleh, untuk luas lahan RSK 8000 meter persegi, dengan total dana sekitar Rp 6 Milyar lebih yang dianggarkan di APBD Kota Sungaipenuh 2013. Tanah tersebut di tetukan oleh Tim 9 Pemerintah Kota Sungaipenuh di Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal dan pemiliknya sebanyak 11 orang. Indikasi mark-up terkuak dari keluhan sebagian dari 11 pemilik tanah tersebut. Sekitar 6 orang pemilik tanah dibayar disetor melalui rekening sebanyak nilai Rp 110 per meter, namun, dana yang disetor oleh pihak DPPKAD Kota Sungaipenuh sesuai tetapi ditarik kembali sebanyak Rp 35 ribu per meter, pemilik tanah hanya menerima Rp 75 ribu per meter.

Bahkan, pihak DPRD Kota Sungaipenuh menyorot indikasi kecurangan pembebasan lahan RSK itu di rapat paripurna tanggapan fraksi dewan tentang LKPJ Walikota Sungaipenuh Selasa (4/6). Tetapi, tanggapan catatan strategis itu ditanggi oleh Walikota AJB dalam pidatonnya, Rabu (5/6). Namun, AJB mengatakan tidak ada masalah soal dana pembebasan lahan RSK itu.

Asmarni, salah satu pemilik tanah dikonfirmasi oleh Kerinci Pos kemarin mengaku, pihaknya memiliki tanah seluas 2741 M2 dibayar sebanyak Rp 110 ribu/meter. “Uang itu saya terima direkening saya sebanyak harga per meternya Rp 110 ribu. Setelah itu, orang DPPKAD mengambil  Rp 35 ribu per meter. Berarti saya terima Rp 300 juta lebih berarti pembelian tanah saya hanya Rp 200 juta, karena 100 jutanya dikebalikan kembali,” jelasnya. Ia mengatakan, tidak hanya dia, sekitar 5 orang pemilik tanah juga mengembalikan dana pembelian tanah itu. Namun, sekitar 6 orang pemilik tanah  tidak mengembilakan. Berarti utuh menerima Rp 110 ribu per meter.

Kami heran, kok dana pembebasan tanah itu hanya kami 5 orang, sedangkan  yang lainnya menerima penuh. Kenapa tidak dipotong?,” katanya. Terpisah, Hardizal, S.Sos Anggota Komisi I DPRD Kota Sungaipenuh juga mengatakan, pihaknya menerima laporan dari warga yang keberatan dan dana pembebasan tanah dipotong, sedangkan pemiliknya lainnya tidak.

Saya juga heran, untuk apa dipotong. Seharusnya mereka sama menerima dana pembebasan tanah sebanyak yang dianggarkan dalam DPA APBD Kota Sungaipenuh Rp 110 per meter. Tiba-tiba warga mengadu, uang ditransfer lewat rekening Rp 110 per meter, ternyata setelah itu dipotong kembali oleh DPPKAD sebanyak Rp 35 ribu per meter,” terangnya.

Politisi PDI Perjuangan ini menduga, pembebasan tanah RSK Kota Sungaipenuh terindikasi ada permainan calo dan oknumnya Tim 9 Pemko Sungaipenuh.”Kita menduga, adanya calo yang bermain pembasan tanah yang dananya dari Negara. Jika hal ini terjadi, adanya kerugian Negara,” tegasnya.

Sementara, Kepala DPPKAD Kota Sungaipenuh Abdul Gafar dikonfirmasi terkait indikasi mark-up dana pembebasan  tanah RSK Sungaipenuh mengatkan, pihak telah menjalankan pembayaran lahan RSK dan dana tersebut diterima lansung ke rekening masing-masing pemilik tanah.  “Sesuai dengan harganya Rp 110 ribu per meter kita bayar ke rekening masing-masing pemilik tanag dan dana itu telah diterima sesuai dengan harga. Tetapi adanya persoalan kami tidak tau,” ujar Abdul Gafar, kemarin.

Read More

Disdik Merangin Keluarkan Surat Edaran

Disdik Merangin Keluarkan Surat Edaran

BANGKO - Agar Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Ajaran (TA) 2013/2014 ini tertata, tidak terkendala dan sesuai jadwal kalender pendidikan. Disdik Merangin Keluarkan Surat Edaran atau lebih lengkapnya Dinas Pendidikan (Disdik) Merangin menerbitkan Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada pihak SMP/SM se-Merangin.

Kepala Disdik (Kadisdik) Merangin Akhmad Bastari melalui Kabid Dikmen, Said Usman mengatakan penerbitan SE dengan nomor 421.3/652/PD/2013 itu berdasarkan hasil rapat koordinasi kepala SMP/SM dengan Kadisdik Merangin pada tanggal 28 Mei 2013 yang mengacu pada surat dari Kadisdik Provinsi Jambi tentang PSB dan kalender Pendidikan TA 2013/2014. ‘’Ada sembilan point yang tertera pada SE itu,” kata Said.

Dipaparkannya dalam SE itu tertera pelaksanaan PSB pada 18 s/d 22 Juni 2013. Sementara bagi sekolah yang menerapkan tes PSB maka pelaksanaannya dijadwalkan pada 27 s/d 28 Juni 2013. ‘’Bagi sekolah yang banyak jumlah siswa yang mendaftar otomatis akan melalui tes masuk. Sesuai jadwal tes diberlakukan selama dua hari dan pengumuman hasil tes satu hari setelah tes yakni pada tanggal 29 Juni 2013,” ungkapnya.

Setelah itu, masa daftar ulang siswa baru dilaksanakan pada 1 Juli hingga 3 Juli 2013 dan Masa Orientasi Siswa (MOS) pada tanggal 4 Juli hingga 6 Juli 2013. ‘’Jadi setelah melalui jadwal itu maka masa efektif belajar TA 2013/2014 kita mulai pada tanggal 15 Juli 2013,” tuturnya.

Dalam SE itu, Said juga menginformasikan bahwa selama PSB tidak dibenarkan adanya biaya kecuali atas persetujuan komite dan orang tua siswa. Pengecualian itu juga harus dikuatkan dengan SK Bupati sesuai pasal 15 surat Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. ‘’Instruksi Disdik Merangin tidak ada biaya PSB, jika ditemukan biaya PSB disekolah berarti itu sudah keputusan mereka bersama. Tapi kami juga ingatkan jika memang harus ada biaya PSB maka diharapkan nominalnya tidak memberatkan masyarakat,” pungkasnya.

Read More

Sekolah Dilarang Pungut Uang Bangku

Sekolah Dilarang Pungut Uang Bangku

BANGKO - Penerimaan Siswa Baru (PSB) kerap dijadikan ajang cari keuntungan oleh beberapa sekolah. Namun demikian Dinas Pendidikan (Disdik) Merangin berjanji akan terus memantau pelaksaan PSB tahun ini untuk menerapkan atau memberikan arahan agar pihak Sekolah Dilarang Pungut Uang Bangku.

Selain memantau instansi yang memayungi sekolah itu juga mulai gencar membuat larangan dalam kegiatan PSB, salah satunya Sekolah Dilarang Pungut Uang Bangku. Istilah uang bangku, memang sangat popular beberapa tahun lalu. Pihak sekolah biasanya memungut uang, dengan alasan untuk membeli kursi dan meja, yang akan digunakan nantinya oleh siswa baru saat mereka mulai masuk sekolah.

Tapi uang bangku sudah mulai berangsur angsur hilang, meski masih ada beberapa sekolah yang menerapkannya. Menanggapi hal ini, pihak Disdik Merangin, menegaskan bahwa sekolah sudah tidak boleh memungut uang untuk pembeliaan moubiler tersebut. ‘’Sekarang uang bangku sudah tidak diperbolehkan lagi,” kata Kadisdik Merangin, melalui kasi pembinaan SMK, Rustam.

Agar sekolah tidak kekurang moubiler, maka dalam menerima siswa baru, kata Rustam, harus disesuikan dengan kapasitas daya tamping sekolah. Artinya sekolah dilarang untuk menerima siswa, diluar batas kemampuan sarana dan prasanara yang ada di sekolah itu sendiri. Menurutnya jika hal itu terjadi maka imbasnya akan melemahnya mutu pendidikan di sekolah yang bersangkutan. ‘’Jika terlalu banyak maka yang dirugikan adalah siswa itu sendiri. Juga yang kesulitan kelak adalah pihak sekolah untuk memberikan fasilitas kepada siswa,” Tandasnya.

Read More