Pemkab Merangin Dinilai tak Bernyali

Pemkab Merangin Dinilai tak Bernyali

BANGKO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin dinilai tak bernyali dan kurang tegas, menyelesaikan kisruh degan STKIP YMPM Bangko. Pasalnya, sudah memasuki tahun ketiga penyelesaian masalah STKIP oleh tim 7 yang dibentuk Pemkab tak kunjung membuahkan hasil. Pemkab Merangin Dinilai tak Bernyali Pernyataan tersebut dilontarkan sejumlah alumni dan mantan ketua STKIP, kepada sejumlah awak media.

Sibawaihi SPd ME ketua alumni STKIP menyatakan, tak kunjung selesainya kisruh dengan STKIP menjadi pertanyaan banyak masyarakat terkait pernyataan Pemkab Merangin Dinilai tak Bernyali. Selain ketidak puasan dengan kinerja tim 7 bentukan Pemkab, juga kekuatiran masyarakat terhadap legalnya ijazah yang ditantangani ketua STKIP yang diangkat YPM dengan akta 44 tahun 2010 yang tidak ada relevansinya dengan pendirian STKIP sebelumnya yakni akta 21 tahun 2001. ‘’Sudah banyak saya mendegar laporan dan kekuatiran masyarakat terkait keabsahan ijazah yang ditangani oleh ketua STKIP yang diangkat YPM dengan akta 44, terutama alumni lulusan tahun 2011 dan 2012,” ujarnya.

Dilanjutkannya, jika hal ini tak kunjung terselesaikan oleh Pemkab yang merupakan pendiri sah STKIP. Tidak hanya ratusan alumni tamatan tahun 2011 dan 2012 yang merasa was-was, tapi juga mahasiswa-mahasiswa yang saat ini tengah mengikuti proses perkulihan di Perguruan tinggi terbesar di Merangin tersebut. ‘’Kasian mereka, terkatung-katung dengan ketidak jelasan ijazahnya. Tentunya mereka banyak berharap dengan Pemkab selama ini. Tapi sudah tiga tahun bergulir malasah ini tak berujung. Kasihan juga ribuan mahasiswa yang saat ini tengah melaksanakan pendidikan di STKIP,” katanya.

Hal senada juga dikatakan Mantan Ketua STKIP priode 2009-2011 Tom Olfia, mengatakan bahwa STKIP yang berdiri tahun 1980 adalah milik Pemkab Merangin. Namun sayang hingga sejauh ini Pemkab tidak menunjukkan hasil kenerjanya, dalam menyelesaikan masalah tersebut. 

‘’Tentunya kemelut yang berkepanjangan tersebut, akan merugikan mahasiswa dan alumni STKIP lulusan 2011 dan 2012. Karena ijazahnya ditantatangani ketua STKIP yang pengangkatannya tidak ada kaitannya dengan pendirian STKIP akta 21 tahun 2001, melainkan diangkat dengan akta 44 yang merupakan pendirian yayasan baru. Pemkab tidak punya nyali dan kurang tegas menyelesaikan masalah ini,” jelasnya.

Dikatakannya, jika Pemkab serius ingin menyelamatkan STKIP yang merupakan asset masyarakat Merangin. Maka segera ambil alih STKIP dan tinggalkan dulu YPM, karena hadirnya STKIP tahun 1980 dibawa oleh Pemkab untuk mencerdaskan putra putri Merangin. Sedangkan YPM baru berdiri tahun 1982 dan itu juga dibentuk oleh Pemkab Merangin. ‘’Jadi sangat jelas, malasah ini bisa diselesaikan apa bila Pemkab serius dan punya nyali untuk mengambil alih STKIP,” tegasnya.

Tak jauh berbeda juga dikatakan DR Arislan mantan ketua STKIP tahun 2003-2007, 2008-2009 dan 2011-2012. Menurutnya, Pemkablah yang mempunyai peran penting untuk menghilangkan kekuatiran para alumni tamatan tahun 2011 dan 2012 serta mahasiswa STKIP yang saat ini tengah dalam proses perkulihan. 

Diceritakannya, pengangkatan dirinya setelah pemecatan Tom Olfia, merupakan kebijakan YPM dibawah pimpinan Irdam dengan akta pendirian baru yakni akta 44. Dan dirinya merasakan adanya kejangkalan pengangkatan dirinya menjadi ketua STKIP tahun 2011 yang aktanya tidak relevan dengan akta sebelumnya. ‘’Hal tersebut saya pertanyakan dengan yayasan, karena melihat kejangkalan dan berimbas dengan legalitas ijazah mahasiswa yang saya tangani, tapi malah dipecat. Pemkab segera ambil alih STKIPnya dulu, karena Pemkablah yang bisa menyelamatkan STKIP,” jelasnya.

Sementara itu Zel Efendi, mengatakan selain Pemkab alumni yang merasa dirugikan harus mempertanyakan status ijazah tersebut. Dikatakannya, YPM terlalu arogansi dan diktator, karena terlalu berani merubah dan menghilangkan sejarah berdirinya STKIP. ‘’Berdirinya STKIP untuk masyarakat Merangin, bukan untuk pribadi,” tuntasnya.(rks)