Formasi CPNS K2 Merangin Belum Jelas

BANGKO - Formasi CPNS K2 Merangin Belum Jelas,Rencana Tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk 1039 Honorer Kategori dua (K2) Merangin belum ditentukan formasi penerimaannya. Jumlah formasi CPNS yang bakal diterima tergantung dari nilai dari tes yang dilakukan.

Pernyataan ini disampaikan Peltu Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Merangin, Darosamin melalui Kabid Pengangkatan Perpangkatan dan Mutasi, Satria Efendi, Jumat (28/6).

Dia mengaku, belum mendapat petunjuk resmi dari BKN dan KemenPAN mengenai ketentuan Formasi CPNS K2. Namun dipastikan CPNS yang diterima tergantung jumlah nilai tes.

“Formasi CPNS untuk Honorer K2 tergantung Nilai tertinggi. Sampai saat ini belum ada petunjuk mengenai jumlah yang diterima namun kemungkinan tergantung tes nanti,” katanya.

“Dari 1039 honorer kita belum mengetahui berapa persen yang diambil,” ujarnya.

Satria merincikan, disaat pelaksanaan tes CPNS akan dilakukan berdasarkan tingkatan pendidikan, karena formasi yang diterima belum diketahui jumlahnya, begitu juga untuk formasi tenaga teknis.

Terkait dengan batasan nilai yang menjadi dasar kelulusan ia juga mengaku belum diketahui oleh BKD Merangin. Namun kemungkinan besar sebutnya, ada standar yang ditentukan perguruan tinggi penyelenggara mengenai standarnya.

“Tes disesuaikan dengan tingkat pendidikannya. Kalau sistem meluluskan tes CPNS bisa saja diambil nilai 80 ke atas lalu setelah mengetahui nilai tertinggi baru dibagikan formasi yang cocok bidang mereka,” jelasnya.

Dijelaskannya, Sesuai petunjuk dari pusat, BKD hanya
menfasilitasi penyelenggaran tes CPNS dan tidak dilibatkan dalam penitia penentu hasil tes. Jika dibanding ditahun sebelumnya pelaksanaan tes untuk K2 saat ini jauh berbeda pelaksanannya.

Untuk pengangkatan honorer menjadi CPNS merupakan harapan terkahir karena tidak ada program pengangkatan lagi apalagi secara otomasti. Dengan demikian diminta agar disaat tes mempersiapkan diri semaksimal mungkin.

“Kita tidak dilibatkan hanya menyediakan tempat tes
dan tidak mengetahui hasil yang lulus nanti. Semuanya diserahkan kepada panitia pusat dan perguruan tinggi. Perlu dipertegas ini harapan terakhir menjadi CPNS,” pungkasnya.

Read More

Bidan dari Merangin Semringah Diajak ke Singapura

BANGKO - Dua orang Bidan dari Merangin Semringah Diajak ke Singapura. Bidan asal Kabupaten Merangin akan diterbangkan ke Singapura. Keberangkatan kedua bidan itu merupakan hadiah yang diberikan oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Merangin.

Pemberian doorprize dari IBI Merangin terhadap dua bidan disampaikan saat IBI Merangin merayakan hari ulang tahunnya ke 62. Acara yang laksanakan di ruang pola kantor bupati, Kamis (27/6) itu dihadiri ratusan bidan dan juga calon bidan.

Rosa Siswana satu dari dua bidan yang diberangkatkan ke Singapura ditemui usai acara mengaku, senang bisa mendapatkan doorprize tersebut. Apa lagi diri belum pernah mengunjungi Negara tersebut. “Ya jelas senanglah, tak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata,” ujar Rosa yang bertugas sebagai bidan di puskesmas Pamenang Barat.

Gadis asal B1, Kecamatan Pamenang Barat ini mengaku, terkejut saat namanya keluar sebagai penerima hadiah keliling ke Singapura. Pasalnya, profesi sebagai bidan baru satu bulan dilakoninya. “Saya bidan baru, jadi seakan tak percaya nama saya terpilih mendapatkan hadiah itu (ke Singapura),” tuturnya.

Diungkapkannya, ke barangkatan ke Singapura tersebut baru akan dilakukan pada awal tahun depan. Dan saat ini dirinya sedang mempersiapkan passport. “Kalau untuk biaya passport ditanggung sendiri, tapi yang lainnya, semuanya ditanggung oleh IBI Merangin,” jelasnya.

Adanya doorprize yang diberikan IBI Merangin, Ia mengucapkan terimakasi. Katanya, dengan adanya kegiatan tersebut menambah semangat bagi para bidan bisa berkerja secara professional. “Saat diangkat menjadi bidan yang pertama kali teringgat bagi saya adalah tanggungjawab. Sebagai bidan tanggungjawabnya sangat besar,” sebutnya.

Pada acara ultah bidan kemarin, selain ratusan bidan juga nampak hadir Peltu Sekda Merangin Ardianus, dan unsur muspida. Selain membarikan doorpirze utama berangkat ke Singapura panitia juga memberikan bebarapa hadiah lain. Dalam menyabut ultah bidan ke 62 IBI Merangin juga mengelar beberapa pertandingan seperti voli ball antar para bidan yang ada di 24 kecamatan yang ada di Merangin.

Read More

Polisi Bekuk Penimbun BBM

Polisi Bekuk Penimbun BBM

BANGKO - Praktek penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi tidak pernah berhenti di Merangin ini, Buktinya, Polisi Bekuk Penimbun BBM di Merangin. Oknum penimbun BBM atas nama Gugun (23) Warga Desa Koto Rayo, Kecamatan Tabir dirumahnya, Jum’at (14/6) Pukul 13.00 WIB Kemarin tetapi Polisi Bekuk Penimbun BBM tersebut.
Ditangan pelaku, Aparat mengamankan enam buah galon berisi Solar serta 215 liter didalam tangki modifikasi yang tersimpan di bak Mobil Truck Nomor Polisi (Nopol) BH 4904 K milik pelaku.

Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, Penangkapan bermula saat polisi melakukan operasi Dian 2013 di SPBU Tabir, kemudian ada gelagat mencurigakan dari Mobil Truck karena mengisi BBM Jenis Solar terlalu lama.

Ditemui disaat pemeriksaan, Gugun oknum penimbun BBM tersebut mengakui solar itu merupakan milik seorang Warga Simpang Andalas, Kecamatab Tabir berinisial Bj (49), sedangkan dirinya bertugas sebagai supir dengan upah diberikan oleh Bj tersebut.

“Saya ini cuma supir, yang punya minyak itu orang Simpang Andalas, dalam satu kali ngisi saya mendapat upah Rp 5 ribu pergalonnya,” jelasnya.

Kapolres Merangin AKBP Satria Yusada melalui Kasat Reskrim AKP Syamsi Ubay kepada koran ini membenarkan penangkapan tersebut, Dia mengatakan kali ini pihaknya masih melakukan penyelidikan.

“Sementara ini pelaku akan dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tentang Minyak Bumi dan Gas, dengan ancaman hukuman selama 6 tahun penjara atau denda Rp 60 miliar,” pungkasnya (rzk)

Read More

Bupati Buka Rakor Teknis E-Government

Bupati Buka Rakor Teknis E-Government

SAROLANGUN - Bertempat di Hotel Abadi Sarolangun Kamis (13/06)  pukul 09.00 WIB, Bupati Buka Rakor Teknis E-Government, lebih tepanya Bupati Sarolangun H Cek Endra  membuka rapat Koordinasi (Rakor) teknis peningkatan Sinergitas dan Singkronisasi Program E-Government.

Rakor tersebut di ikuti  33 peserta dari berbagai Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi, Serta 12 peserta dari Sarolangun, Untuk pemateri yakni Eri Susanto pimpinan PT. Web Indonesia dari Jakarta dan Bupati Buka Rakor Teknis E-Government.                             
Bupati Sarolangun H.Cek Endra mengharapkan, Dengan dilaksanakan kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta  meningkatkan partisipasi aktif dalam pemberian informasi bagi masyarakat.

Berdasarkan instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2001 bahwa pemerintah harus menggunakan Tehnologi Informasi Komunikasi guna mendukung Good Governance melalui jaringan Website resmi Kabupaten dan Kota dan terbentuknya Unit layanan Pengadaan (ULP) yang diharapkan dapat mewujudkan  Pemerintah yang baik.

‘’Suatu kegembiraan bagi Kabupaten Sarolangun ditunjuk untuk pertama kali sebagai tuan rumah untuk melaksanakan rakornis program  E-Government, "Ungkap Bupati.

Kegiatan ini juga bertujuan untuk memberi kemudahan masyasakat Sarolangun agar bisa mengenal informasi teknologi karena keterseedian mobil bantuan dari Kemen Info untuk lima kecamatan

‘’Dan sebagai bentuk pendidikan IT di masyarakat kita akan (Man)turunkan di setiap kecamatan mobil yang ada dari kemen info untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juga anak anak sekolah,sebab mengenal dunia IT merupakan hal yang wajib di ketahui agar manfaatnya bisa di rasakan oleh masyarakat,” tandasnya.

Read More

Calo CPNS Divonis 3 Tahun Penjara

Calo CPNS Divonis 3 Tahun Penjara

KERINCI - Terpidana penipuan kasus penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Zakarya, yang sudah divonis tiga tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Sungaipenuh, diminta untuk mengembalikan uang korbannya, sebesar hampir Rp 1 miliar dan Calo CPNS Divonis 3 Tahun Penjara.
Pasalnya, kerugian yang dialami oleh korbannya cukup besar, bahkan ada yang sampai harus menjual sawah, dengan harapan nantinya bisa lulus sebagai PNS. Namun sayang, uang tersebut digunakan oleh pelaku untuk keperluannya pribadi sehingga Calo CPNS Divonis 3 Tahun Penjara.
“Ya, kami benar-benar rugi karena ulah Zakarya. Dia menjanjikan kami diangkat sebagai PNS dengan membayar puluhan juta, namun setelah itu dia menghilang entah kemana,” ujar JM, korban Zakarya kepada, Rabu (12/6) kemarin
Dia berharap, selain mendapatkan hukuman penjara, Zakarya juga mengembalikan uang para korbannya, karena uang tersebut sangat dibutuhkan. ”Kami menjual tanah, menggadaikan rumah, dan menjual harta benda lainnya, namun uangnya dipakai orang lain,” katanya.

Dalam waktu dekat ini, dia akan mengumpulkan korban lainnya, untuk mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri sungaipenuh. ”Teman-teman juga sudah sepakat untuk mengajukan gugatan perdata,” tegasnya.
Sementara itu, sidang vonis terhadap Zakarya dilaksanakan pada 25 April lalu, dengan menjatuhkan vonis selama tiga tahun penjara. ”Putusannya sudah ingkrah, karena tidak ada pihak yang mengajukan banding,” sebut Humas Pengadilan Negeri Sungaipenuh, Saba’aro Zendrato
Zakarya dijerat dengan pasal 378 KUHP, junto pasal 65 ayat 1 KUHP, dengan ketua majelis hakim Edi Torial, anggota I Yoga Mahardika, dan anggota II Saba’aro Zendrato. ”Jika ada yang menginginkan ganti rugi, selakuakn gugat melalui perdata,” tegasnya
Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani kasus Zakarya, Anton Rahmanto, mengaku tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa yakni selama empat tahun penjara. ”Tuntutan kita empat tahun, dan vonis oleh majelis hakim yakni tiga tahun,” bebernya
Anton mengaku menerima keputusan tersebut dan tidak mengajukan banding, karena dianggap sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat. ”Semua barang buktinya sudah kita kembalikan kepada korban, agar bisa mengajukan gugatan perdata,” sebutnya
Meski demikian, jika ada korban lainnya yang juga melibatkan Zakarya, Anton mengharapkan segera menyampaikan laporan mereka. ”Silakan lapor lagi jika masih ada yang dirugikan. Kami akan proses laporan tersebut, asalkan terpenuhi alat buktinya,” pungkasnya.
Sedangkan Zakarya sendiri, mengaku tidak bersedia mengembalikan uang korbannya, dengan dalih uang tersebut sudah tidak ada lagi, dan sudah diserahkan kepada rekannya yang ada di jakarta. Sedangkan uang yang ditangannya juga sudah habis
”Uangnya akan saya kembalikan, kalau uang yang sudah saya serahkan ke jakarta sudah dapat. Saya sudah mencoba menghubungi rekan saya di jakarta, namun nomornya tidak aktif,” sebut Zakarya, diwawancarai Kerinci di Mapolres Kerinci
Uang yang jumlahnya hampir Rp 1 miliar tersebut, diserahkan kepada rekannya di pusat, yakni Dewi dan Sri Iswanti, yang dikenalnya saat bertemu di salah satu hotel di jakarta. Keduanya bekerja sebagai pegawai swasta di jakarta
”Total uang yang saya serahkan kepada mereka sebesar Rp 470 juta. Ada yang saya transfer langsung dan ada yang saya serahkan sendiri, tanpa meminta tanda bukti. Untuk dana yang saya transfer, buktinya tinggal di tebo,” ungkapnya.

Calo CPNS Divonis 3 Tahun Penjara1

Read More

Panwaslu Himbau Parpol Patuhi Zona Kampanye

BANGKO - Panwaslu Himbau Parpol Patuhi Zona Kampanye. Lebih jelasnya Panitia Pengawas Pemilu (panwaslu) Kabupaten Merangin, menghimbau kepada seluruh parpol maupun calon anggota legislatif (Caleg) peserta pemilu 2104, untuk mematuhi segala aturan yang telah ditetapkan dalam tahapan menjelang pelaksanaan pemilu 9 April 2014 mendatang.

Zona Kampanye

Panwaslu Himbau Parpol Patuhi Zona Kampanye. Himbauan tersebut disampaikan langsung ketua Panwaslu Kabupaten Merangin, Iron Syahroni. Ketika dikonfirmasi harian ini, Iron mengatakan, beberapa hal penting yang diharapkannya dapat dipatuhi oleh peserta pemilu diantaranya seperti penetapan zona kampanye yang telah disepekati bersama oleh pihak terkait, dan telah dituangkan dalam SK KPU.

‘’Kita menghimbau kepada seluruh parpol maupun bacaleg peserta pemilu, untuk dapat mematuhi segala aturan yang telah di tetapkan menjelang pelaksanaan pemilu nanti, terutama terkait zona kampanye yang telah diteapkan beberapa waktu lalu,” ujar Iron kepada harian ini.

Ketika ditanya mengenai tindakan pihaknya selaku pengawas, jika ternyata nanti ada pihak peserta pemilu yang tidak mengindahkan aturan yang telah ditetapkan, sebagai pengawas pemilu, dirinya menegaskan akan mengambil langkah seusai dengan tugas dan fungsinya, dengan berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait, seperti pemkab, satpol PP maupun pihak kepolisian.

Sebab menurtunya, dalam penetapan zona kampanye yang digelar beberapa waktu lalu, telah disepakati oleh pihak terkait seperti yang disebutkannya. ‘’Kalau nanti ternyata ada yang tidak mengindahkan larangan zona kampanye, kita tentu akan mengambil langkah penertiban. Karena kita panwas tidak punya wewenang untuk melakukan penertiban, maka kita akan berkoordinasi dengan pihak terkait,” tambah Iron.

Demikian juga halnya ketika disinggung mengenai larangan aktifitas kampanye yang diberlakukan untuk sepanjang Jalan Tiga Jalur (Jatilur). Seperti diketahui, sepanjang jatilur ditetapkan sebagai salah satu zona terlarang untuk memajang atribut kampanye, misalnya seperti spanduk ataupun baliho parpol maupun caleg.

Sementara disepanjang jatilur sendiri terlihat beberapa atribup parpol yang di pasang sebelum ditetapkannya zona kampanye tersebut, terkait hal ini, Iron mengatakan, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan pihak parpol maupun dengan pihak terkait. ‘’Dengan atribut yang sudah ada sebelumnya (di kawasan jatilur) kita juga berharap parpol untuk dapat bekerja sama dalam menegakkan aturan tersebut, selain itu kita juga akan koordinasi dengan pihak terkait untuk langakh penertiban, jika memang diperlukan,” tandas Iron.

Read More

Popularitas Parpol Tidak Bisa Diandalkan

BANGKO - Sejumlah Bacaleg yang di ajukan parpol peserta pemilu legislatif 9 April 2014 mendatang, saat ini mulai terlihat gencar melakukan pendekatan-pendekatan ketengah masyarakat, guna mensosialisasikan diri dan juga memaparkan program yang dijanjikan, demi meraih simpati masyarakat dan Popularitas Parpol Tidak Bisa Diandalkan.   

Meski diajukan oleh masing-masing parpol sebagai sebagai ‘Orang Pilihan’, Popularitas Parpol Tidak Bisa Diandalkan, Bacaleg yang akan menjadi jagoan parpol dari setiap dapil sepertinya memang harus intens melakukan sosialisasi ketangah masyarakat, pasalnya bacaleg tidak bisa mengandalkan popularitas parpol semata. Karena dalam pemilu legislatif ini, untuk menarik simpati masyarakat secara maksimal, setiap bacaleg secara individu paling tidak harus memenuhi tiga unsur yang dinilai cukup penting, yakni popularitas, akseptabilitas dan elektabilitas. 

Hal ini seperti yang di uraikan pengamat politik Jambi, Jafar Ahmad yang dimintai komentarnya terkait hal ini. Dikatakannya, popularitas parpol bahkan sama sekali tidak akan mempengaruhi peluang caleg untuk menang dalam suatu daerah. ‘’Masyarakat akan lebih melihat potensi calegnya ketimbang memikirkan dari partai mana dia mencalonkan diri, artinya bacaleg tidak akan bisa mengandalkan popularitas partai,” katanya. Bahkan dikatakannya, dalam hal pilleg ini, justru tidak menutup kemungkinan bahwa partailah yang lebih cenderung mengandalkan popularitas calegnya, hal ini setidaknya tergambar dari proses perekrutan bacaleg yang dilakukan parpol sebelum pendaftaran ke KPU lalu, dimana setiap parpol selalu berusaha untuk menggaet tokoh – tokoh potensial atau pesohor untuk dipertarungkan di ajang pilleg nanti. ‘’Selain berlomba menggaet tokoh masyarakat tersohor, tidak sedikit juga parpol yang meminang publik figur, untuk bergabung dalam daftar calegnya, dari sini sudah tergambar bahwa parpol menjadikan popularitas kader sebagai bahan pertimbangan untuk merekrut calegnya,” tambahnya. 

Dengan tidak bisa diandalkannya popularitas parpol bagi caleg, maka untuk menarik simpati masyarakat, menurutnya tidak ada pilihan lain bahwa setiap caleg harus benar – benar intens melakukan pendekatan ketengah masyarakat.

‘’Dengan kondisi tersebut, untuk dapat keluar sebagai pemenang, tentunya bacaleg itu sendiri yang harus lebih intens turun ketengah publik, untuk memperkenalkan diri dan memaparkan program politiknya,” tandas Jafar.

Read More

Honor PPK Terkendala SK Sekretariat

BANGKO - Seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan PPS hingga saat ini belum menerima honor atau gajinya selaku perpanjangan tangan KPU Kabupaten Merangin dalam melaksanakan tahapan pemilu legislatif 2104 ternyata Honor PPK Terkendala SK Sekretariat. Hal ini diketahui terkendala karena SK secretariat PPK untuk pilleg ini belum ditandatangani oleh Bupati Merangin dan menjadi Honor PPK Terkendala SK Sekretariat.

Hal tersebut tidak dibantah ketua KPU kabupaten Merangin, Barlep yang ditemui di kantornya, Kamis (13/6) kemarin, dia juga tidak menampik bahwa sejumlah PPK telah cukup sering menyampaikan pertanyaan seputar belum diberikannya honor tersebut. ‘’Rekan – rekan PPK memang sudah cukup sering mempertanyakan tentang gajinya, selama ditetapkan atau dilantik sebagai PPK, mereka memang belum menerima honornya,” tutur Barlep.

Pelantikan PPK untuk Pemilu legislatif ini dikatakan Barlep telah dilakukan sejak Maret 2013 lalu, dengan demikian, PPK untuk pilleg sudah terbentuk dan bekerja lebih dari dua bulan, namun belum mendapatkan sedikitpun haknya. Terkait SK sekretariat yang menjadi kendala persoalan ini, dikatakan Barlep, hal ini sudah di ajukan oleh pihak KPU ke pihak Pemkab sejak beberapa waktu lalu, namun hingga saat ini SK tersebut belum ditandatangin, sehingga menyebabkan terbengkalainya honor anggota PPK dan PPS yang terus bekerja untuk melaksanakan tahapan pilleg dilapangan.‘’Kita sudah ajukan SK nya sejak beberapa waktu lalu, pada waktu itu belum ditandatangani oleh Bupati karena beliau deang umroh, akan tetapi sampai saat ini sepertinya SK itu belum ditandatangani juga, sementara PPK terus mendesak kami mengenai honornya itu,” lanjut Barlep. Hal ini juga dibenarkan sekretaris KPU Kabupaten Merangin, M Nasir. Menurutnya persoalan SK ini menjadi satu – satunya kendala yang menyebabkan honor Penyelenggara pemilu tingkat kecamatan itu belum bisa diberikan. ‘’Kalau yang lainnya tidak ada masalah lagi, saat ini kita hanya menunggu SK secretariat itu saja. Kalau SK nya belum ada bagai mana mau memberikan gajinya, sementara itu adalah salah satu persyaratan wajibnya,” terang Nasir.

Dia juga mengakui cukup banyak menerima pertanyaan dari PPK baik melalui telepon maupun secara langsung terkait hal ini. ‘’Memang benar cukup banyak anggota PPK yang mempertanyakan hal itu kepada kita, namun kita tidak bisa berbuat banyak,” ujarnya.

Read More

Tes CPNS Merangin Dipastikan September

Tes CPNS Dipastikan September

BANGKO - Bagi Honorer Katgori Dua (K II) Kabupaten Merangin harus siap-siap Tes CPNS Dipastikan September, Tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Badan Kepegawaian Negara (BKN) Memastikan bulan September tahun 2013 pelaksanaan tes CPNS digelar.

Informasi ini berdasarkan hasil hering BKD Merangin dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Tes CPNS Dipastikan September Merangin dengan BKN Pusat di Jakarta, Kamis (13/6) kemarin, Didalam hering tersebut diketahui pelaksanaan tes dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Jumlah honorer K II Merangin yang akan mengikuti tes CPNS nanti sebanyak 1039 orang terdiri dari 897 honorer diumumkan dan 142 honorer susulan, Namun masa kerja mereka dipastikan di bawah tahun 2005.

Demikian disampaikan Ketua Komisi I DPRD Merangin, M Ali saat dihubungi Koran ini, kemarin, Dia mengatakan berbagai persoalan K II sudah dipertanyakan dalam hering dengan BKN Pusat. ‘’Kemungkinan besar tes CPNS K II dilakukan September berdasarkan hasil pertemuan kami dengan BKN tadi (Kemarin),” kata Ali.

Ali menegaskan, Seluruh honorer K II Merangin akan mengikuti tes CPNS bersama dengan honorer di seluruh Indonesia dan hasil kelulusan sepenuhnya tergantung dari BKN Pusat tidak melibatkan daerah setempat. Untuk itu, Disaat pelaksaan tes nanti Daerah hanya menyediakan tempat tes sementara yang mengawas serta menyelenggarakannya yakni BKN bekerja sama dengan perguruan tinggi. ‘’Hasil tes nanti wewenang BKN bukan daerah, mereka dibantu oleh pihak independent,” jelasnya.

Hal senada dibenarkan, Peltu kepala BKD Merangin, Darosamin melalui, Kabid Perpangkatan Pengangkatan dan Mutasi, Satria Efendi, kemarin mengakui mengikuti hering bersama DPRD Merangin dengan BKN Pusat.

Dia mengatakan penentuan kelulusan diatur sepehuhnya oleh BKN Pusat, dan juga tidak ada formasi khusus dalam penerimaan nanti karena setiap peserta yang memperoleh nilai tertinggi dinyatakan lulus. ‘’Ya kami juga ikut tadi (Kamarin), Hasilnya semua honorer K II Merangin ikut tes CPNS, Tidak ada formasi yang disediakan jika nilai tes mereka tinggi dipastikan lulus dan di gaji dari APBN Pusat,” ucapnya. ‘’Kita minta seluruh honorer bersiap-siap untuk melakukan tes bulan September mendatang,” pungkasnya. Untuk info seputar merangin anda juga bisa mengetahui lebih dekat disini.

Read More

Polemik Aset Diduga Pemicu Suhaibi Mundur

BANGKO - Pengunduran diri Suhaibi dari Pelaksana Tugas (Peltu) Sekda Merangin secara mendadak menimbulkan tanda tanya besar, Terlebih lagi masa jabatan Bupati Merangin Nalim-HBH tingga beberapa bulan lagi sehingga timbul wacana kalau Polemik Aset Diduga Pemicu Suhaibi Mundur.

Hampir setiap saat kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Setda Merangin membicarakan mengenai penyebab pastinya pengunduran Suhaibi ketika Jabatan Bupati hendak berakhir dan Polemik Aset Diduga Pemicu Suhaibi Mundur, Namun dari sumber terdekat Bupati Merangin penyebab Suhaibi mundur dipicu pembongkaran kantor Bupati yang lama tidak sesuai prosedur Permendagri nomor 17 tahun 2007.

Dia (Suhaibi) mundur karena pembongkaran aset kantor Bupati tidak diketahui dirinya, Padahal dia adalah pengguna barang dan pengelola aset daerah, kata Sumber yang layak di percaya, Kamis (13/6) kemarin.

Dari sumber Koran ini diketahui bahwa proses penghapusan aset kantor bupati tersebut tidak melalui prosedur yang sebenarnya. Sehingga jika terjadi permasalahan kemudian hari semua pertanggung jawaban ditanggung oleh Sekda Merangin.

Kemungkinan mengetahui pembongkaran aset itu bermasalah membuat Suhaibi mundur terlebih dahulu, jelasnya. Peltu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Merangin, Darosamin mengatakan, Suhaibi mengajukan pengunduran diri dari Peltu Sekda dan Asisten I Setda Merangin, Namun pengajuan tersebut tidak dilampirkan alasan pengunduran dirinya.

Kalau pemicu Suhaibi mundur kita tidak mengetahuinya, Yang jelas dia (Suhaibi) mengajukan pengunduran diri dari jabatannya, terangnya. Sayangnya hingga berita ini diturunkan, Suhaibi belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai pemicu dia mundur lantaran pembongkaran aset yang bermasalah, Ketika dihubungi ke nomor hanphonnya bernada aktif namun tidak ditanggapi dari ujung telpon.

Sebelumnya, Suahaibi yang menjabat sebagai Peltu Sekda Merangin dan Asiset I Setda Merangin mengundurkan diri secara mendadak, Padahal, Pengunduran dirinya itu bertepatan dengan permasalahan pembongkaran aset kantor Bupati Merangin untuk dibangun baru.

Read More

Jelang Puasa, Stok Beras Aman

Jelang Puasa, Stok Beras Aman

BANGKO - Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divre Sarko, jamin Jelang Puasa, Stok Beras Aman atau stok beras menjelang Ramadhan dan Lembaran aman dan tersedia hingga beberapa bulan kedepan. ‘’Stok beras untuk 3 sampai 5 bulan kedepan aman. Baik untuk kebutuhan masyarakat Merangin maupun Sarolangun,” ujar Zulkifli, kepala Bulog Sub Divre Sarko kepada Koran ini Jelang Puasa, Stok Beras Aman.

Dikatakan Zulkifli, saat ini tersedia stok beras digudang sebanyak 1200 ton lebih. Bahkan dalam waktu dekat ini, pihaknya kembali akan mendatangkan beras dari Sumatera Barat sebanyak 1000 ton sebagai antisipasti dan menjamin ketersedian beras di dua Kabupaten yakni Merangin dan Sarolangun. ‘’Tidak lama lagi akan kita tambah stok beras sebanyak 1000 ton. Jadi total ketersedian beras di Bulog jelang lebaran nantinya hingga 2200 ton. Saya rasa ini cukup hingga 5 bulan, bahkan lebih,” katanya.

Dijelaskannya, perbulannya rata-rata kebutuhan beras dan disalurkan bulog ke masyarakat sebanyak 400 ton. Meskipun nantinya, kebutuhan beras meningkat jelang Ramadhan dan lebaran, diperkirakannya tidak terlalu segnifikan.  ‘’Paling-paling peningkatannya sekitar 100 ton. Jika kita bagi dari ketersedian beras yang ada digudang, tetap masih aman untuk lebaran bahkan satu bulan setelahnya,” jelasnya.

Banyaknya ketersedian beras yang dimiliki Bulog, tutur Zulkifli, sebagai antisipasi gejolak harga beras yang mungkin saja naik jelang lebaran. Jika, nantinya harga beras di pasar mengalami kenaikan. Pihaknya siap, jika diminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin mengelar operasi pasar.  ‘’Banyaknya ketersedian beras tentunya untuk menekan terjadinya kenaikan nantinya, biasanya terjadi jelang lebaran. Kita siap mengelar operasi pasar, jika nantinya harga beras naik dan kita jual dengan harga standar yakni Rp 1600 per kilogramnya,” terang Zulkifli.

Hingga Juni, lanjut Zulkifli, realisasi penyaluran raskin sudah mencapai 63,4 persen. Demi kelancaran pendistribusian Raskin kedepannya, diharakannya kepada kepala desa dan ketua RR agar setiap bulannya mengajukan permintaan dan bagi yang belum mengambil jatah raskin, dimintanya untuk dating kebulog.  ‘’Bagi yang belum ngambil jatah Raski, ajukan permintaan ke Pemkab biar direkomendasikan untuk  kita salurkan. Dan sistemya masih sama dengan sebelumnya yakni ada uang ada barang,” tuntasnya.

Read More

Pasca Pilkada Loyalitas SKPD Menurun

Pasca Pilkada Loyalitas SKPD Menurun

BANGKO - Pemilihan Bupati Merangin telah berakhir namun muncul berbagai anggapan Pasca Pilkada Loyalitas SKPD Menurun. Beberapa bulan lalu pemilihan Bupati dan pasangan Haris-Khafid ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih oleh KPUD Merangin, Namun ternyata kemenangan itu berdampak terhadap kinerja SKPD dilingkup Pemkab Merangin karena Pasca Pilkada Loyalitas SKPD Menurun.

Pasalnya, Jelang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih tanggal 6 Agustus 2013 mendatang, Berbagai persoalan muncul dipermukaan salah satunya ada beberapa pejabat tinggi Merangin mengundurkan diri.

Kabar gonjang ganjing itu menyeruak beberapa pekan terakhir ini. Isu yang kini ramai dibicarakan masyarakat ini, bahkan telah sampai ke teliga Wakil Bupati Merangin, Hasan Basri Harun (HBH).

Memang saya juga mendapat kabar banyak pejabat ingin mengundurkan diri. Tapi sejauh ini belum ada yang mengajukan ke kita. Hanya kemarin itulah, yakni Peltu Sekda Suhaibi yang telah mengundurkan diri,” ujar Wabup Hasan Basri Harun (HBH) saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (13/6).

Wabup mengatakan, bukan saja isu pejabat yang ingin mundur dari jabatannya. Sejumlah pejabat juga dikabarkan banyak yang ingin mengajukan pindah tugas. Ada satu orang mengajukan pindah tugas,” singkatnya. 

HBH juga menilai, sekarang ini banyak pejabat yang terlihat sudah tidak serius lagi. Terutama sebutnya, pasca pilkada, dimana calon incumbent gagal terpilih sebagai bupati kembali. Loyalitas pejabat sekarang menurun, terutama pasca pilkada lalu,” ungkapnya.

Ini terlihat, disaat ada cara yang digelar kepala SKPD banyak yang tidak hadir. Ia mengaku sangat menyayangkan sikap kepala SKPD yang tidak loyal dengan pekerjaannya. Bayangkan kita ada 60 SKPD tapi yang hadir saat ada acara hanya ada 3 orang, meskipun dalam undangan yang ditandatangani bupati tidak boleh diwakilkan. Loyal itu dengan tugas bukan dengan orang perorangan,” sesalnya.

Ia mengatakan, tugas bupati saat ini hingga Agustus nanti, dan seharusnya para pejabat terus tetap semangat berkerja untuk menyukseskan visi dan misi bupati. Nantilah mengenai terpakai apa tidak dengan bupati baru. Bupati baru juga tidak bakal langsung melakukan perombakan staf, tentu ada proses yang dilakukan terlebih dahulu,” jelasnya

Senada juga disampaikan Peltu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Merangin, Darosamin membenarkan, bahwa isu banyak pejabat yang ingin mengundurkan diri senter terdengar saat ini. Isu tersebut memang ada, tapi sampai saat ini belum ada sampai ke kita,” katanya.

Dijelaskannya, pengajuan pengunduran diri pejabat itu disampaikan langsung ke Bupati. Baru setelah itu diproses oleh pihak BKD. Kalau yang menyampaikan secara lisan pernah ada, tapi saya sarankan untuk tidak mengundurkan diri,” tuturnya.

Read More

Tes Masuk Stikes Merangin Dipercepat

Tes Masuk Stikes Dipercepat

BANGKO - Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Merangin menjadwalkan Tes Masuk Stikes merangin yang mulanya akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2013 dimajukan dua hari yakni pada tanggal 1 Juli 2013.

Perubahan jadwal atau Tes Masuk Stikes merangin Dipercepat  selain atas kebijakan pihak yayasan Haji Soeheily Qari, juga karena saat ini telah banyak Calon Mahasiswa Baru (CMB) yang mendaftar.

Ketua STIKes Merangin, Supeno melalui Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB), Juanda mengatakan saat ini telah tercatat lebih dari 100 orang CMB termasuk didalamnya CMB Penelurusan Minta Bakat dan Kemampuan (PMDK). ‘’Termasuk dengan calon mahasiswa undangan atau berstatus PMDK, jumlah yang telah mendaftar lebih dari seratus orang,” katanya.

Dia juga optimis kedepannya akan lebih banyak lagi CMB yang akan mendaftarkan diri di STIKes Merangin. ‘’Belajar dari tahun sebelumnya, biasanya masyarakat akan banyak mendaftar menjelang saat-saat batas akhir pendaftaran. Tahun ini kami rasa juga demikian,” ungkapnya.

Berbicara soal tes masuk STIKes, Juanda menjelaskan akan ada tiga kategori tes yang harus dilalui oleh CMB yakni Tes Tertulis, Tes Kesehatan dan Tes Wawancara. ‘’Untuk tes tertulis ada empat materi pelajaran yang akan diujikan yakni Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA terpadu dan Matematika,” ucapnya.

Dia menjelaskan, pelaksanaan tes tertulis tersebut dilaksanakan selama satu hari dan pada hari berikutnya pengumuman kelulusan tes dan dilanjutkan dengan tes kesehatan dan wawancara. ‘’Jika CMB lulus tes tertulis maka mereka bisa mengikuti tes selanjutnya yakni tes kesehatan dan wawancara (interview). Khusus tes kesehatan akan dilaksanakan oleh para dokter ahli dibidangnya yang menyangkut tes narkoba, buta warna, ketahanan tubuh dan lainnya.

Read More

Biaya Paket C Belum Diketahui

Biaya Paket C Belum Diketahui 

BANGKO - Siswa SMP dan SMA sederajat yang tidak lulus Ujian Nasional (UN) tahun 2013 dapat mengikuti ujian paket C pada tanggal 1 Juli mendatang tetapi Biaya Paket C Belum Diketahui . 

Di Kabupaten Merangin antusias siswa mengikuti ujian ini cukup tinggi. Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Merangin Akhmad Bastari melalui Kabid PND, Amiruddin mengatakan hingga penutupan pendaftaran ujian paket C telah ada puluhan orang siswa yang mendaftar secara kolektif oleh pihak sekolah yang bersangkutan namun Biaya Paket C Belum Diketahui .

Pendaftaran ujian paket C telah ditutup. Dan saat ini terdata puluhan siswa yang akan mengikutinya. angka pastinya saya lupa, tapi lebih dari separoh siswa yang terdata tidak lulus UN ikut ujian paket C ini dan rata-rata mereka didaftarkan pihak sekolah,” kata Amiruddin, Rabu (12/6) kemarin. Dikatakan Amiruddin saat ini Disdik tengah mendata peserta ujian yang kemudian dikirimkan ke Disdik Provinsi untuk diterbitkan nomor urut peserta. ‘’Nanti berkas soal ujiannya juga dari Disdik Provinsi Jambi, jadi bukan dari pusat. Saat ini kami tengah mengecek data peserta ujian untuk dikirimkan ke Jambi. Nanti setelah itu mereka menerbitkan nomor urut peserta ujian,” jelasnya.

Ketika ditanyakan pendanaan ujian paket C itu, Amiruddin mengatakan biaya ditanggung oleh Disdik provinsi Jambi. Namun dia juga mengakui biaya tersebut sangat minim sehingga ada kemungkinan untuk meminta pada peserta ujian. ‘’Kalau tidak salah biaya dari Jambi itu Rp.15 ribu per peserta ujian. Jika digunakan pasti tidak tercukupi,” katanya. Menurutnya untuk melaksanakan ujian paket C tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pasalnya beberapa orang staff PNF serta guru yang dipekerjakan membutuhkan biaya karena pekerjaan itu diluar tanggung jawab mereka. Selain itu transportasi serta akomodasi lainnya juga harus diperhitungkan.

Banyak dibutuhkan biaya selama proses ujian paket C ini. Dari pendataan saat ini hingga nanti saat pengumuman kelulusan bahkan hingga saat penerbitan ijazah. Itu semua membutuhkan biaya,” tuturnya.

Namun ketika ditanyakan berapa nominal biaya untuk paket C tersebut, Amiruddin mengaku belum ada ketetapan dari Disdik karena harus berkoordinasi dengan pihak sekolah. ‘’Belum tahu berapa kepastian jumlahnya,” tutup Amiruddin

Read More

1 Ha Sawah Hasilkan 8,9 Ton Gabah

1 Ha Sawah Hasilkan 8,9 Ton Gabah

BANGKO - Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (PTPH), untuk meningkatkan produksi padi menuju kabupaten swasembada beras, kian mantap. Pasalnya, pengembangan bibit unggul varietas sarinah dan varietas silang rotan di Kecamatan Jangkat hasilnya sangat memuaskan. Terbukti dengan 1 Ha Sawah Hasilkan 8,9 Ton Gabah.

‘’Ini cukup membanggakan, dan upaya keras dinas pertanian mulai membuahkan hasil,” kata Hasan Basri Harun (HBH) wakil Bupati Merangin, kepada koran ini, kemarin (12/6).

Dikatakan HBH, perhektarnya varietas sarinah menghasilkan 8,9 ton gabah kering dan varietas silang rotan 6,4 ton gabah. Dan ini menujukkan pengembangan produksi padi yang dilakukan didataran tinggi di Desa Muara Madras, kecamatan Jangkat cukup berhasil.

‘’Mudah-mudahan dengan ini mengubah pola tanam masyarakat dan termotivasi untuk peningkatan pangan, dan menjadi sumber peningkatan ekonomi baru,” ujarnya.

Hal senada juga dikatakan kepala Dinas PTPH Merangin Dedi Darmantias, melalui Sekdin M Ladani. Mengatakan, penen raya yang dilakukan di Desa Muara Madras, Sabtu (8/6), cukup berhasil dan hasil produksi sudah setara dengan standar nasional. 

‘’Standar nasional 8 sampai 12 ton Gabah perhektarnya, dan kita berhasil 8,9 ton gabah kering perhektarnya. Dan ini sudah memuaskan, jika dibandingkan dengan daerah lain, peningkatan produksi padi di Jangkat lebih baik dan memuaskan,” jelas Ladani.

Bahkan, tuturnya, varietas silang rotan yang merupakan varietas asli masyarakat setempat hasilnya sudah cukup membanggakan. Biasanya perhektar menghasilkan paling banyak 4 ton gabah kering, panen raya yang dilakukan tidak lama ini meningkat menjadi 6,4 ton gabah perhektarnya.

Dengan hasil tersebut, diharapkannya masyarakat mengubah pola tanam yakni dalam satu tahun melakukan penanaman antara 2 hingga 3 kali tanam atau lipat jerami. Hal tersebut tentunya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dari hasil sawah. 

‘’Selama ini warga Jangkat turun ke sawah 1 kali setahun, dan hasilnya cuma untuk kebutuhan saja. Tapi dengan mengubah pola tanam, masyarakat bisa meningkatkan perekonomian dari sawah dan ini akan kita bantu,” jelasnya.

Benih unggul, tentu saja kebutuhan masyarakat dan upaya untuk meningkatkan hasil produksi pertanian. Untuk memenuhi permintaan masyarakat, PTPH berupaya mencari benih bersertifikat. 

‘’Mengenai benih tentu saja harus unggul, tapi masyarakat Jangkat dengan melihat hasil penen raya lalu, mereka mulai tertarik. Bahkan sudah puluhan petani siap mengembangkan itu, Insyallah Juni nanti mereka kembali turun kesawah,” tembahnya.

Penen raya yang dihadiri Wakil Bupati Merangin HBH, kepala Dinas Pertanian Provinsi, Kadis PTPH Merangin dan camat Jangkat. Tidak hanya pada varietas padi saja, tapi juga melakukan panen raya kentang di Danau Pauh dan Cabe di Desa Koto teguh.

‘’Panen kentang juga berhasil, bibit granola satu hektar menghasilkan 27 ton, padahal biasanya berkisar 17 hingga 25 ton. Sedangkan cabe juga memuaskan, dengan pertumbuhannya cukup subur, bahkan tinggi batangnya hingga 2 meter,” pungkas Ladani.

Read More

417 Orang Lolos Verifikasi KPU Merangin

KPU Merangin

BANGKO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merangin telah selesai menggelar verifikasi berkas persyaratan yang diajukan Bakal Calon Aggota Legeslatif (Bacaleg) beberapa waktu lalu. Hasilnya,  dari 417 Orang Lolos Verifikasi KPU Merangin, 412 orang dinyatakan masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS).

Dari 417 orang  itu, sebanyak 131 orang bersal dari derah pemilihan (Dapil) I,  144 dari Dapil II,  82 untuk dapil III, dan  60 orang untuk Dapil IV. Mereka yang masuk dalam DCS adalah Bacaleg yang telah lolos dalam verifikasi atau pemeriksaan berkas persyaratan ke KPU Kabupaten Merangin bebeapa waktu lalu. Nama bacaleg yang masuk dalam DCS, mulai Kamis (13/6) hari ini, resmi diumukan KPU ke Publik. Selain itu, salinan data DCS juga dikirimkan ke masing masing pengurus Partai Politik (Parpol) yang ada di Kabupaten Merangin.

Ketua KPU Merangin, Barlep, saat dikonfimasi terkait dengan data DCS yang dirilis, mengatakan hal itu sesuai dengan tahapan dalam Pemilu Legeslatif yang akan digelar 9 April 2014. ‘’Ini sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan. Jadi besok (hari ini) sudah diumumkan ke public,” katanya, Rabu (12/6).

Pengumuman DCS dilakukan secara terbuka, Barlep mengatakan, selain disampaikan ke masing masing Parpol, pengumuman juga dirilis di beberapa media cetak yang ada di Kabupaten Merangin. Namun Ia menegaskan, bahwa DCS bersipat sementara. Setelah ini aka nada tahap uji public, atau masa sanggahan terhadap nama nama yang ada dalam DCS. ‘’Saya ingatkan DCS sipatnya sementara, namanya saja Daftar Calon Sementara, bukan Calon Anggota Legeslatif. Maka salah satu tujuan diumumkan secara terbuka, yaitu agar masyarakat tahu siapa siapa saja yang masuk dalam DCS,” Ujarnya. "Nanti kalau ada masyarakat, atau pihak lain yang keberatan dengan salah seorang misalnya yang terdapat dalam DCS, maka silakan mengajukan keberatan ke Panwaslu,” tambahnya.

Barlep juga menegaskan, bila keberatan yang diajukan memang didukung dengan bukti yang kuat, maka tidak tertutup aka nada perubahan pada saat penetapan Calon Anggota Legeslatif yang dijawalkan diumumkan 1 Agustus 2013 mendatang. ‘’Bisa saja berubah, misalnya ada yang mengundurkan diri, atau meninggal dunia, atau dengan alasan lain, maka bisa dinyatakan gugur pada saat penetapan Caleg nantinya. Jadi intinya DCS ini bersifat sementara saja,” Pungkasnya.

Read More

Diduga Dana Pembebasan Lahan di Mark-Up

 Mark-Up

SUNGAI PENUH - Pembebasan lahan Rumah Sakit Khusus (RSK) Kota Sungaipenuh yang menggunakan dana dari APBD Kota Sungaipenuh 2013, Diduga Dana Pembebasan Lahan di Mark-Up. Berkedok hasil musyawarah, harga yang ditetapkan sebesar Rp 110 ribu per meter.

Diduga Dana Pembebasan Lahan di Mark-Up karena Data yang diperoleh, untuk luas lahan RSK 8000 meter persegi, dengan total dana sekitar Rp 6 Milyar lebih yang dianggarkan di APBD Kota Sungaipenuh 2013. Tanah tersebut di tetukan oleh Tim 9 Pemerintah Kota Sungaipenuh di Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal dan pemiliknya sebanyak 11 orang. Indikasi mark-up terkuak dari keluhan sebagian dari 11 pemilik tanah tersebut. Sekitar 6 orang pemilik tanah dibayar disetor melalui rekening sebanyak nilai Rp 110 per meter, namun, dana yang disetor oleh pihak DPPKAD Kota Sungaipenuh sesuai tetapi ditarik kembali sebanyak Rp 35 ribu per meter, pemilik tanah hanya menerima Rp 75 ribu per meter.

Bahkan, pihak DPRD Kota Sungaipenuh menyorot indikasi kecurangan pembebasan lahan RSK itu di rapat paripurna tanggapan fraksi dewan tentang LKPJ Walikota Sungaipenuh Selasa (4/6). Tetapi, tanggapan catatan strategis itu ditanggi oleh Walikota AJB dalam pidatonnya, Rabu (5/6). Namun, AJB mengatakan tidak ada masalah soal dana pembebasan lahan RSK itu.

Asmarni, salah satu pemilik tanah dikonfirmasi oleh Kerinci Pos kemarin mengaku, pihaknya memiliki tanah seluas 2741 M2 dibayar sebanyak Rp 110 ribu/meter. “Uang itu saya terima direkening saya sebanyak harga per meternya Rp 110 ribu. Setelah itu, orang DPPKAD mengambil  Rp 35 ribu per meter. Berarti saya terima Rp 300 juta lebih berarti pembelian tanah saya hanya Rp 200 juta, karena 100 jutanya dikebalikan kembali,” jelasnya. Ia mengatakan, tidak hanya dia, sekitar 5 orang pemilik tanah juga mengembalikan dana pembelian tanah itu. Namun, sekitar 6 orang pemilik tanah  tidak mengembilakan. Berarti utuh menerima Rp 110 ribu per meter.

Kami heran, kok dana pembebasan tanah itu hanya kami 5 orang, sedangkan  yang lainnya menerima penuh. Kenapa tidak dipotong?,” katanya. Terpisah, Hardizal, S.Sos Anggota Komisi I DPRD Kota Sungaipenuh juga mengatakan, pihaknya menerima laporan dari warga yang keberatan dan dana pembebasan tanah dipotong, sedangkan pemiliknya lainnya tidak.

Saya juga heran, untuk apa dipotong. Seharusnya mereka sama menerima dana pembebasan tanah sebanyak yang dianggarkan dalam DPA APBD Kota Sungaipenuh Rp 110 per meter. Tiba-tiba warga mengadu, uang ditransfer lewat rekening Rp 110 per meter, ternyata setelah itu dipotong kembali oleh DPPKAD sebanyak Rp 35 ribu per meter,” terangnya.

Politisi PDI Perjuangan ini menduga, pembebasan tanah RSK Kota Sungaipenuh terindikasi ada permainan calo dan oknumnya Tim 9 Pemko Sungaipenuh.”Kita menduga, adanya calo yang bermain pembasan tanah yang dananya dari Negara. Jika hal ini terjadi, adanya kerugian Negara,” tegasnya.

Sementara, Kepala DPPKAD Kota Sungaipenuh Abdul Gafar dikonfirmasi terkait indikasi mark-up dana pembebasan  tanah RSK Sungaipenuh mengatkan, pihak telah menjalankan pembayaran lahan RSK dan dana tersebut diterima lansung ke rekening masing-masing pemilik tanah.  “Sesuai dengan harganya Rp 110 ribu per meter kita bayar ke rekening masing-masing pemilik tanag dan dana itu telah diterima sesuai dengan harga. Tetapi adanya persoalan kami tidak tau,” ujar Abdul Gafar, kemarin.

Read More

Disdik Merangin Keluarkan Surat Edaran

Disdik Merangin Keluarkan Surat Edaran

BANGKO - Agar Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Ajaran (TA) 2013/2014 ini tertata, tidak terkendala dan sesuai jadwal kalender pendidikan. Disdik Merangin Keluarkan Surat Edaran atau lebih lengkapnya Dinas Pendidikan (Disdik) Merangin menerbitkan Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada pihak SMP/SM se-Merangin.

Kepala Disdik (Kadisdik) Merangin Akhmad Bastari melalui Kabid Dikmen, Said Usman mengatakan penerbitan SE dengan nomor 421.3/652/PD/2013 itu berdasarkan hasil rapat koordinasi kepala SMP/SM dengan Kadisdik Merangin pada tanggal 28 Mei 2013 yang mengacu pada surat dari Kadisdik Provinsi Jambi tentang PSB dan kalender Pendidikan TA 2013/2014. ‘’Ada sembilan point yang tertera pada SE itu,” kata Said.

Dipaparkannya dalam SE itu tertera pelaksanaan PSB pada 18 s/d 22 Juni 2013. Sementara bagi sekolah yang menerapkan tes PSB maka pelaksanaannya dijadwalkan pada 27 s/d 28 Juni 2013. ‘’Bagi sekolah yang banyak jumlah siswa yang mendaftar otomatis akan melalui tes masuk. Sesuai jadwal tes diberlakukan selama dua hari dan pengumuman hasil tes satu hari setelah tes yakni pada tanggal 29 Juni 2013,” ungkapnya.

Setelah itu, masa daftar ulang siswa baru dilaksanakan pada 1 Juli hingga 3 Juli 2013 dan Masa Orientasi Siswa (MOS) pada tanggal 4 Juli hingga 6 Juli 2013. ‘’Jadi setelah melalui jadwal itu maka masa efektif belajar TA 2013/2014 kita mulai pada tanggal 15 Juli 2013,” tuturnya.

Dalam SE itu, Said juga menginformasikan bahwa selama PSB tidak dibenarkan adanya biaya kecuali atas persetujuan komite dan orang tua siswa. Pengecualian itu juga harus dikuatkan dengan SK Bupati sesuai pasal 15 surat Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. ‘’Instruksi Disdik Merangin tidak ada biaya PSB, jika ditemukan biaya PSB disekolah berarti itu sudah keputusan mereka bersama. Tapi kami juga ingatkan jika memang harus ada biaya PSB maka diharapkan nominalnya tidak memberatkan masyarakat,” pungkasnya.

Read More

Sekolah Dilarang Pungut Uang Bangku

Sekolah Dilarang Pungut Uang Bangku

BANGKO - Penerimaan Siswa Baru (PSB) kerap dijadikan ajang cari keuntungan oleh beberapa sekolah. Namun demikian Dinas Pendidikan (Disdik) Merangin berjanji akan terus memantau pelaksaan PSB tahun ini untuk menerapkan atau memberikan arahan agar pihak Sekolah Dilarang Pungut Uang Bangku.

Selain memantau instansi yang memayungi sekolah itu juga mulai gencar membuat larangan dalam kegiatan PSB, salah satunya Sekolah Dilarang Pungut Uang Bangku. Istilah uang bangku, memang sangat popular beberapa tahun lalu. Pihak sekolah biasanya memungut uang, dengan alasan untuk membeli kursi dan meja, yang akan digunakan nantinya oleh siswa baru saat mereka mulai masuk sekolah.

Tapi uang bangku sudah mulai berangsur angsur hilang, meski masih ada beberapa sekolah yang menerapkannya. Menanggapi hal ini, pihak Disdik Merangin, menegaskan bahwa sekolah sudah tidak boleh memungut uang untuk pembeliaan moubiler tersebut. ‘’Sekarang uang bangku sudah tidak diperbolehkan lagi,” kata Kadisdik Merangin, melalui kasi pembinaan SMK, Rustam.

Agar sekolah tidak kekurang moubiler, maka dalam menerima siswa baru, kata Rustam, harus disesuikan dengan kapasitas daya tamping sekolah. Artinya sekolah dilarang untuk menerima siswa, diluar batas kemampuan sarana dan prasanara yang ada di sekolah itu sendiri. Menurutnya jika hal itu terjadi maka imbasnya akan melemahnya mutu pendidikan di sekolah yang bersangkutan. ‘’Jika terlalu banyak maka yang dirugikan adalah siswa itu sendiri. Juga yang kesulitan kelak adalah pihak sekolah untuk memberikan fasilitas kepada siswa,” Tandasnya.

Read More

Parpol Diberi Kesempatan Evaluasi Identitas Caleg

BANGKO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Merangin, Selasa (11/6) kemarin menggelar pertemuan dengan perwakilan parpol peserta pemilu, yang berlangsung di aula kantor KPU kabupaten Merangin.

 Identitas Caleg

Hal ini dimakasudkan untuk memberi kesempatan kepada parpol untuk melakukan evaluasi terhadap identitas calegnya, atau lebih tepatnya Parpol Diberi Kesempatan Evaluasi Identitas Caleg sebelum di umumkan ke publik.

‘’Sebelum DCS kita umumkan, daftar identitas bacaleg akan kita serahkan kepada setiap parpol, untuk dikoreksi lagi jika ada kesalahan dalam penulisan identitas bacaleg, baik menganai kasalahan penulisan nama, alamat maupun hal lainnya yang berhubungan dengan bacaleg yang akan diumumkan,” ujar ketua KPU Merangin, Barlep dalam sambutannya menegaskan Parpol Diberi Kesempatan Evaluasi Identitas Caleg.

Dalam kesempatan itu juga, semua perwakilan partai politik yang hadir pada saat itu langsung melakukan kroscek terhadap identitas bacalegnya yang dibagikan oleh KPU kepada masing masing parpol, meski tidak banyak, namun ada juga beberapa kesalahan yang terdapat dalam penulisan identitas bacaleg tersebut.

Kesempatan untuk melakukan koreksi terhadap penulisan identitas bacaleg tersebut menurut Barlep merupakan tahapan yang juga di atur dalam PKPU untuk memastikan tidak ada lagi kesalahan penulisan terhadap data bacaleg yang dinyatakan lolos dala seleksi DCS nanti. 

‘’Sebelum DCS diumumkan, KPU diharuskan meminta persetujuan dari parpol terkait identitas bacaleg, misalnya ada kesalahan pada penulisan nama maupun hal lainnya, sehingga tidak ada lagi kesalahan pada saat di umumkan nanti,” katanya.

Untuk pengumuman DCS itu sendiri, sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), dijadwalkan akan diumumkan pada 13 Juni mendatang.

‘’Sesuai dengan jadwal, DCS akan di umukan ke publik pada tanggal 13 Juni 2013,” ujar Barlep lagi.

Read More

Polhut Merangin Tinggal 7 Orang

Polhut Merangin Tinggal 7 Orang

BANGKO - Jumlah personil Polisi Kehutanan (Polhut) di Kabupaten Merangin, sangat tidak sebanding dengan luasnya kawasan hutan yang dijaganya sekitar 351 ribu hektar. Hingga saat ini Polhut Merangin Tinggal 7 Orang, setelah satu orang pensiun beberapa waktu lalu.

Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Bunhut) Kabupaten Merangin Syafri, mengatakan pihaknya sudah berupaya melakukan penambahan personil Polhut di Merangin dikarenakan Polhut Merangin Tinggal 7 Orang. Hanya saja, terkendala dana sehingga penambahan tidak pernah terwujud.

Dijelaskan Syafri, untuk menambah anggota polhut dibutuhkan dana yang sedikit besar. Pasalnya untuk anggota Polhut diambil dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang lebih dulu harus menempuh proses Pendidikan dan Latihak (Diklat) khusus. Namun selama ini anggaran Diklat yang diajukan oleh Bunhut, tidak direspons oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD Merangin.

Polhut Merangin Tinggal 7 Orang

Setiap tahun kita ajukan anggaran diklat untuk penambahan Polhut. Tapi tidak pernah dikabulkan,” ujarnya, ketika dibincangi Koran ini, kemarin (11/6). Sementara, tuturnya, anggaran Dinas Bunhut sendiri tidak memadai untuk mengirim PNS mengikuti Diklat. Terakhir tahun 2011, untuk mengikuti Diklat Pembentukan Polhut harus menyiapkan anggaran sedikitnya Rp 28 juta perorang.

Itu untuk pendaftaran saja, mungkin sekarang biayanya lebih dari itu. Padahal dalam setiap tahunnya kita ajukan sekitar 4 orang penambahan Polhut, katanya.  Dijelaskannya, terbatasnya jumlah personel Polhut tentunya sangat sulit untuk melakukan pengawasan kawasan hutan diseluruh wilayah Merangin.

Kawasan hutan yang harus diawasi luasnya mencapai 351 hektar lebih, tentunya sangat tidak seimbang dengan jumlah personel Polhut yang saat ini cuma berjumlah tujuh orang. Akibatnya pengawasan  pelestarian hutan tidak optimal dan sulit dilakukan,” jelasnya.

Idealnya jumlah Polhut di Kabupaten Merangin sekitar 40 orang. Hal ini mengingat luasnya kawasan hutan yang harus diawasai. Apa lagi permasalahan hutan baik itu perambahan dan ilegal loging menjadi ancaman serius. Bahkah, berdasarkan Peraturan Menteri Negara dan reformasi birokrasi nomor 17 tahun 2012. Bahwa farmasi Polhut paling sedikit disetiap kabupaten dan kota sebanyak 20 dan paling banyak 160 orang. Sedangkan Polhut ahli paling sedikit 12 orang dan paling banyak 60 orang.

Artinya jika merunut dari Permen tersebut, sudah jelas Merangin sangat kekurangan Polhut dengan menjaga kawasan seluas ratusan hektar. Minimal kita membutuhkan personil Polhut sebanyak 40 orang lagi,” terang Syafri. Dilanjutkannya, jika ada penambahan Polhut sekitar 40 orang lagi. Maka, kinerja Polhul terkait pengawasan kawasan hutan bisa dilakukan dengan maksimal. Misalnya, dengan jumlah personel sebanyak tersebut, bisa dilakukan pembagian wilayah kerja, dikawasan Jangkat, Sungai Manau dan Tabir.

Dengan adanya pembagian wilayah tentu saja kinerja pengawasan hutan sangat mudah dilakukan. Jadi sudah ada petugas yang bertanggung jawab melakukan pengawasan perwilayah. Dan kedepannya kita sangat berharap ada penambahan Polhut,” tandasnya. Namun, tambahnya, Disbunhut kembali akan mengajukan anggaran untuk perekrutan Polhut, tahun 2014. Sedangkan untuk mengawasi hutan selama ini, Disbunhut merekrut Damswakarsa atau tim dari desa. Tahun 2013 ini sebanyak 20 orang warga direkrut Disbunhut untuk membantu pengawasan kawasan hutan.

Hanya dua desa yang kita rekrut yakni 10 orang warga desa Durian Rambun Kecamatan Muara Siau dan 10 orang lagi warga Desa Koto Rami. Mereka membantu petugas Polhut, jika ada perambahan mereka akan segera melaporkan ke Polhut,” pungkasnya.

Read More

Bides Keluhkan Kinerja Dinkes Merangin

Bides Keluhkan Kinerja Dinkes Merangin

BANGKO - Bidan yang tugas di sejumlah Desa di Kabupaten Merangin, mulai mengeluh. Hal ini dipicu belum cairnya dana Jaminan Persalinan (Jampersal) dari pemerintah Kabupaten Merangin. Menurut pengakuan sejumlah Bides, dana Jampersal tidak dicairkan sejak bulan Desember 2012 lalu.

AD, salah seorang Bides, kepada Koran ini mengungkapkan, bahwa Bides Keluhkan Kinerja Dinkes Merangin Ia sangat kecewa tidak dicairkannya dana Jampersal. Padahal untuk satu kasus persalinan, mereka melakukan klaim dana lebih kurang Rp. 700 Ribu. ‘’Sudah ada beberap orang yang lahir sejak Desember 2012 sampai dengan bulan ini (Juni 2013). Tapi dananya tidak dicairkan oleh Puskesmas. Menurut orang Puskesmas, kesalahannya berada di Dinas Kesehatan,” kata AD, Selasa (11/6).

Senada dengan AD, SA yang juga Bides Keluhkan Kinerja Dinkes Merangin, mengungkapkan keluhan yang sama. Bahkan Ia mengaku sangat kecewa dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Merangin.m‘’Giliran berurusan dengan mereka (Dinkes) sering dimintai uang. Tapi hak kami tidak pernah di urus. Masa iya, cuma di Merangin yang kayak gini. Di kabupaten lain sudah dibayar semua,” katanya.

Dia mengatakan, pihaknya selaku tenaga kesehatan di lapangan jelas sangat berharap agar klaim tersebut bisa segera dicairkan dan tidak ada permasalahan. ‘’Kami ingin menuntut yang menjadi hak kami karena pasien Jampersal per paket Rp 500- Rp 750 Ribu sangat kami butuhkan, Tapi sekarang mengapa Dinkes tidak membayar hak kami.” Tambah wanita ini.

Kepala Dinkes Merangin, Mahmulsyah Munte melalui Kabid Jampersal, Soni, kemarin membenarkan adanya klaim Jampersal yang belum terbayar, Dia mengatakan keterlambatan bukan disengaja karena seluruh klaim dari Bides maupun Puskesmas sudah diajukan ke Bendahara Umum Daerah Merangin.

Dijelaskannya, Dana yang digunakan untuk pembayaran klaim Jampersal merupakan dana dari APBN pusat dan bukan berasal dari APBD, Sehingga penyalurannya melalui pengajuan klaim sebelum dilakukan pencairan. ‘’Memang belum dicairkan, tapi itu dananya dari pusat bukan APBD, Jika dana itu ada pada kami dipastikan akan dibayar tapi dana itu diharuskan mengusulkan Klaim dahulu sebelum dibayar, dan sekarang belum juga ada balasannya.” Jelasnya. 

Dia mengatakan, Dinkes Merangin tidak mengetahui alasan keterlambatan belum dibayarkannya klaim dari DPKAD Merangin. Namun pihaknya mengusahakan agar dana tersebut segera dicairkan. 

Mengenai jumlah Klaim yang diajukan oleh Bides dan Puskesmas, Soni mengakui tidak mengetahui secara pasti karena datanya berada dikantor ‘’Saya lupa jumlah klaim yang diajukan, Namun upaya kita juga sudah dilakukan dengan mendatangi DPRD Merangin, mereka mengakui proses pencairan Jampersal dari DPKAD ini sangat rumit,” terangnya.

Dirinya berharap agar Bides yang mengajukan berkas pencairan untuk bersabar karena pihaknya sedang mengupayakan klaim dicairkan, Dia meminta Bides tidak terpengaruh dengan informasi yang bisa memperkeruh suasana akibat keterlambatan pencairan. ‘’Jelas akan kita upayakan, kita tidak bisa memutuskan karena memang anggaran tersebut berasal dari pusat,” pungkasnya.(adm)

Read More

Komisi III DPRD Merangin Berencana Panggil Pihak PLN

BANGKO - Menanggapi keluhan masyarakat terkait pelayanan PLN akhir – akhir ini, Komisi III DPRD Merangin Berencana Panggil Pihak PLN Rayon Bangko untuk mempertanyakan kendala yang menyebabkan seringnya pemadaman listrik, yang sebagian besar oleh masyarakat dinilai cukup menganggu tersebut.

Hal itu dikatakan langsung ketua komisi III DPRD Merangin, Syaiful Hadi yang dikonfirmasi harian ini Senin (10/6) kemarin menuturkan bahwa Komisi III DPRD Merangin Berencana Panggil Pihak PLN. Menurutnya sebelumnya rapat komisi III untuk membicarakan hal tersebut dijadwalkan Senin kemarin, namun dikarenakan masih ada beberapa anggota komisi yang pengikuti rapat Panitia Kerja (panja), rapat itu terpaksa di undur hingga minggu depan.

Seharusnya tadi kita menggelar rapat untuk pemanggilan pihak PLN, namun karena anggota kita belum lengkap, maka kita tunda, kemungkinan akan digelar minggu depan, mengingat rekan – rekan lainnya yang mengikuti panja itu selama lebih kurang satu minggu, ujar Saiful.

Terkait pelayanan PLN sendiri, politisi partai Golkar itu mengakui sudah cukup sering mendengar keluhan yang disampaikan masyarakat, bahkan dirinya juga mengakui sangat menyayangkan seringnya pemadaman listrik belakangan ini. Jika hal ini dibiarkan berlanjut, maka bukan tidak mungkin akan menimbulkan protes besar – besaran dari masyarakat.

Kita sudah cukup sering mendengar masyarakat yang mengeluh karena seringnya pemadaman listrik, jadi kita berencana untuk memanggil pihak PLN untuk mendengarkan apa yang menjadi penyebab pemadaman itu. Dengan kondisi tersebut, legislator asal dapil III ini mengakui pihaknya berkewajiban untuk mengusut persoalan yang menyebabkan seringnya pemadaman itu. Terlebih lagi menurutnya menjelang datangnya bulan Suci Ramadhan yang semakin dekat, jika hal ini terus berlanjut maka dkhawatirkan akan snagat mengganggu aktifitas warga pada bulan puasa nanti. Apalagi sebentar lagi kan bulan puasa, jika kondisi ini tidak segera ditangani, masyarakat akan sangat terganggu, makanya kita berencana memanggil pihak PLN untuk mencarikan solusi bersama. 

Read More

Pembuatan Tapal Batas Dalam Tahap Pelacakan

BANGKO - Penuntatasan tapal batas Kabupaten Merangin dengan beberapa kabupaten di Jambi wilayah barat, saat ini dalam tahap pelacakan batas dan penentuan titik koordinat. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin menargetkan Pembuatan Tapal Batas Dalam Tahap Pelacakan tuntas hingga akhir tahun 2013 ini. Menyusul adanya kucuran dana APBN dari pemerintah pusat terkait dengan pemasangan tabal batas.

Hari ini (Kemarin, red) kembali dilakukan pelacakan batas dan penentuan titik koordinat perbatasan dengan Kabupaten Tebo untuk menyelesaikan Pembuatan Tapal Batas Dalam Tahap Pelacakan. Beberapa orang staf Bagian Pemerintahan mendampingi, tim penataan batas dari provinsi dan konsultan pelaksana pembuatan tapal batas dari pusat, kata Mardansyah Saidi, Kabag Pemerintahan Setda Merangin.

Dijelaskan mantan Kabag Humas ini, Merangin mendapatkan bantuan pembuatan tapal batas dari Kementerian Dalam Negeri sepanjang 160 KM. Dan ada tiga segmen tapal batas yang akan dilaksanakan tahun 2013 ini yakni tapal batas Merangin dengan Kabupaten Sarolangun sepanjang 76 Km, Merangin - Tebo sepanjang 30 Km dan Merangin – Kerinci sepanjang 54 Km.

Pelacakan batas dan penentuan titik koordinat dengan Kabupaten Sarolangun sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Sedangkan dengan Kabupaten Kerinci baru saja dilakukan tanggal 5 dan 6 Juni lalu dan saat ini hanya tinggal pelacakan dengan Kabupaten Tebo, jelasnya.

Kucuran dana APBN terkait dengan pemasangan tapal batas, lanjut Mardansyah, sangat membantu penyelesaian permasalahan diperbatasan antara Kabupaten Merangin dengan Kabupaten lainnya. Diakuinya pemasangan tapal batas bukanlah hal mudah bagi Pemkab Merangin karena keterbatasan dana.

Pernah dilakukan Pemkab Merangin, tuturnya, menghabiskan dana sekitar Rp 200 juta hanya untuk memasang tapal batas sepanjang 4,5 Km. Tentu saja dengan adanya bantuan APBN tersebut akan mengurangi pengeluaran Pemkab. ‘’Alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan kucuran APBN untuk menuntaskan tapal batas. Kalau mengandalkan APBD sangat sulit penuntasan batas bisa dilakukan dan tahun ini juga Merangin mendapatkan 3 segmen tapal batas,” terang Mardansyah.

Pernah kita lakukan dengan dana APBD sepenjang 4,5 Km saja membutuhkan dana sekitar Rp 200 juta, kalau 160 Km tentunya miliran rupiah. Apa lagi segmennya berada ditiga titik yang berbeda,” tambahnya. Dilanjutkannya, pemasangan tapal batas di tiga segmen tersebut dilakukan pihak ketiga yang langsung dari pusat atas nama PT Kapima Rencanatama. Pemkab hanya mendapingi dilapangan, dan tidak terlibat langsung dalam pemsangan patok tersebut.

Bahkan berapa besar dananya, kita tidak tau. Itu sudah ditangani konsultan dari pusat dan kita hanya mendampingi dilapangan saja,” imbuhnya. Dikatakannya ada dua tahap dalam pemasangan tapal batas, yakni pelacakan dan, pengkuran serta pemasangan pilar atau patok. Hingga saat ini, baru perbatasan Merangin Sarolangun yang sudah dilakukan pelacakan. ‘’Jika ini terealisasi semua, tidak ada lagi tapal batas yang belum dipasang. Dan ini juga menghemat anggaran Pemkab, karena untuk pemasangan tapal batas membutuhkan dana yang tidak sedikit,” pungkasnya.(rks)

Read More

Pemkab Merangin Dinilai tak Bernyali

Pemkab Merangin Dinilai tak Bernyali

BANGKO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin dinilai tak bernyali dan kurang tegas, menyelesaikan kisruh degan STKIP YMPM Bangko. Pasalnya, sudah memasuki tahun ketiga penyelesaian masalah STKIP oleh tim 7 yang dibentuk Pemkab tak kunjung membuahkan hasil. Pemkab Merangin Dinilai tak Bernyali Pernyataan tersebut dilontarkan sejumlah alumni dan mantan ketua STKIP, kepada sejumlah awak media.

Sibawaihi SPd ME ketua alumni STKIP menyatakan, tak kunjung selesainya kisruh dengan STKIP menjadi pertanyaan banyak masyarakat terkait pernyataan Pemkab Merangin Dinilai tak Bernyali. Selain ketidak puasan dengan kinerja tim 7 bentukan Pemkab, juga kekuatiran masyarakat terhadap legalnya ijazah yang ditantangani ketua STKIP yang diangkat YPM dengan akta 44 tahun 2010 yang tidak ada relevansinya dengan pendirian STKIP sebelumnya yakni akta 21 tahun 2001. ‘’Sudah banyak saya mendegar laporan dan kekuatiran masyarakat terkait keabsahan ijazah yang ditangani oleh ketua STKIP yang diangkat YPM dengan akta 44, terutama alumni lulusan tahun 2011 dan 2012,” ujarnya.

Dilanjutkannya, jika hal ini tak kunjung terselesaikan oleh Pemkab yang merupakan pendiri sah STKIP. Tidak hanya ratusan alumni tamatan tahun 2011 dan 2012 yang merasa was-was, tapi juga mahasiswa-mahasiswa yang saat ini tengah mengikuti proses perkulihan di Perguruan tinggi terbesar di Merangin tersebut. ‘’Kasian mereka, terkatung-katung dengan ketidak jelasan ijazahnya. Tentunya mereka banyak berharap dengan Pemkab selama ini. Tapi sudah tiga tahun bergulir malasah ini tak berujung. Kasihan juga ribuan mahasiswa yang saat ini tengah melaksanakan pendidikan di STKIP,” katanya.

Hal senada juga dikatakan Mantan Ketua STKIP priode 2009-2011 Tom Olfia, mengatakan bahwa STKIP yang berdiri tahun 1980 adalah milik Pemkab Merangin. Namun sayang hingga sejauh ini Pemkab tidak menunjukkan hasil kenerjanya, dalam menyelesaikan masalah tersebut. 

‘’Tentunya kemelut yang berkepanjangan tersebut, akan merugikan mahasiswa dan alumni STKIP lulusan 2011 dan 2012. Karena ijazahnya ditantatangani ketua STKIP yang pengangkatannya tidak ada kaitannya dengan pendirian STKIP akta 21 tahun 2001, melainkan diangkat dengan akta 44 yang merupakan pendirian yayasan baru. Pemkab tidak punya nyali dan kurang tegas menyelesaikan masalah ini,” jelasnya.

Dikatakannya, jika Pemkab serius ingin menyelamatkan STKIP yang merupakan asset masyarakat Merangin. Maka segera ambil alih STKIP dan tinggalkan dulu YPM, karena hadirnya STKIP tahun 1980 dibawa oleh Pemkab untuk mencerdaskan putra putri Merangin. Sedangkan YPM baru berdiri tahun 1982 dan itu juga dibentuk oleh Pemkab Merangin. ‘’Jadi sangat jelas, malasah ini bisa diselesaikan apa bila Pemkab serius dan punya nyali untuk mengambil alih STKIP,” tegasnya.

Tak jauh berbeda juga dikatakan DR Arislan mantan ketua STKIP tahun 2003-2007, 2008-2009 dan 2011-2012. Menurutnya, Pemkablah yang mempunyai peran penting untuk menghilangkan kekuatiran para alumni tamatan tahun 2011 dan 2012 serta mahasiswa STKIP yang saat ini tengah dalam proses perkulihan. 

Diceritakannya, pengangkatan dirinya setelah pemecatan Tom Olfia, merupakan kebijakan YPM dibawah pimpinan Irdam dengan akta pendirian baru yakni akta 44. Dan dirinya merasakan adanya kejangkalan pengangkatan dirinya menjadi ketua STKIP tahun 2011 yang aktanya tidak relevan dengan akta sebelumnya. ‘’Hal tersebut saya pertanyakan dengan yayasan, karena melihat kejangkalan dan berimbas dengan legalitas ijazah mahasiswa yang saya tangani, tapi malah dipecat. Pemkab segera ambil alih STKIPnya dulu, karena Pemkablah yang bisa menyelamatkan STKIP,” jelasnya.

Sementara itu Zel Efendi, mengatakan selain Pemkab alumni yang merasa dirugikan harus mempertanyakan status ijazah tersebut. Dikatakannya, YPM terlalu arogansi dan diktator, karena terlalu berani merubah dan menghilangkan sejarah berdirinya STKIP. ‘’Berdirinya STKIP untuk masyarakat Merangin, bukan untuk pribadi,” tuntasnya.(rks)

Read More

PETI Masih Akan Dipelajari

BANGKO - AKBP Satria Yusada, resmi menjabat sebagai Kapolres Merangin, menggantikan Kapolres sebelumnya AKBP A Nanan Setyo Utomo. Sejak Selasa (11/6), putra Ranah Minang yang sebelum ini menjabat Kabag Binkar ESDM Polda Jambi, resmi bermarkas di Bumi Tali Undang Tambang Teliti.

AKBP Satria Yusada dan AKPB A Nanan Setyo Utomo

PETI Masih Akan Dipelajari - Tentunya Masyarakat Kabupaten Merangin, sangat berharap kepada Kapolres baru ini dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang ada ditengah masyarakat. Salah satunya yang menjadi perbincangan hangat saat ini adalah pemberantasan Penambang Emas Tanpa Izin (PETI).

Dibincangi sejumlah wartawan terkait masalah, setelah acara pisah sambut dengan Kapores yang lama, di Mapolres Merangin kemarin, AKBP Satria Yusada, mengaku sudah sedikit mengetahui persamalah PETI di Kabupaten Merangin. Dan akan menjadi bagian dari program kerjanya kedepan. Namun untuk penindakan, Ia berjanji akan mempelajarinya terlebih dulu. “Saya juga telah berkordinasi dengan Kapolres yang lama mengenai hal ini, nanti kita pelajari dululah, namun ini tetap menjadi program kita,” ungkap Satria.

Ketika ditanyakan tindakan seperti apa yang akan ia lakukan dalam penanganan Peti di Merangin, ia mengatakan bahwa ia akan melanjutkan program yang diciptakan Kapolres yang lama seperti himbauan, sosialisasi dan penindakan langsung. “Program yang diciptakan Kapolres yang lama akan kita lanjutkan dalam masalah ini, tapi sekarang kita pelajari dulu situasinya seperti apa,” ujarnya.

Selain permasalahan Peti ia juga akan melanjutkan beberapa penanganan kasus kriminal seperti kasus korupsi, pidana umum, dan beberapa kasus lainnya. “Tetap kita lanjutkan, dalam penanganan kasus tidak ada yang namanya pergantian Kapolres maka kasus akan berhenti,” tegasnya. (rzk)

Read More

SDN 115 Bangko Raih Nilai UN Tinggi

SDN 115 Bangko Raih Nilai UN Tinggi

BANGKO - Alfa Rizki Pradana dengan perolehan nilai 9,60 Raih UN Tinggi. Pengumuman hasil kelulusan Ujian Nasional (UN) siswa SD dan MI sabtu (8/6) lalu, dan hasilnya seluruh siswa SD dan MI di Merangin dinyatakan lulus dengan nilai yang memuaskan dan SDN 115 Bangko Raih Nilai UN Tinggi.

Untuk nilai tertinggi dipegang oleh SDN 115 Bangko, sementara nilai terendah belum bisa kita informasikan karena harus melalui pengecekan persekolah,” kata Cecep.

Kepala SDN 115 Yulsepsi, membenarkan SDN 115 Bangko Raih Nilai UN Tinggi hal tersebut dan dirinya mengaku bangga dengan hasil yang dicapai siswanya karena rata-rata memperoleh nilai yang tinggi melebihi nilai sekolah. ‘’Kami pihak sekolah bangga dengan keberhasilan siswa siswi kami dalam UN 2013 ini. Nilai mereka banyak yang tinggi bahkan melebihi Nilai Sekolah (NS),” Kata Asep.

Saya baru tahu jika nilai siswa kami yang bernama Alfa Rizky Pradana itu tertinggi di Merangin. Jika memang begitu maka itu suatu anugerah tersendiri bagi sekolah kami,” tambahnya. Menurut Yulsepsi, Alfa Rizki selama sekolah memang merupakan siswa teladan dan kerap mendapatkan prestasi dalam bidang ilmu pengetahuan. ‘’Rizki juga memiliki sifat kedewasaan dan anaknya pendiam,” imbuh Asep.

Ditanyakan siswa disekolahnya banyak yang mendapatkan nilai tinggi, Yulsepsi menceritakan hal itu tidak lepas dari kegigihan pihak sekolah, para guru yang berkomitmen tinggi untuk mutu pendidikan siswa mereka. ‘’Tidak lepas dari peranan majelis guru yang membimbing siswa sehingga bisa mendapatkan nilai yang memuaskan ini. Kedepannya tetap akan diteruskan,” tuturnya.

Yulsepsi juga mengatakan bahwa pihaknya tidak melakukan tindakan mendongkrak nilai sekolah siswa dengan tujuan untuk mempermudah siswa lulus. Hal itu terbukti dengan hasil Nilai UN lebih tinggi dari hasil nilai sekolah. ‘’NS kami murni sesuai dengan kemampuan siswa, tidak didongkrak dengan maksud agar masyarakat kagum dengan sekolah ini. Namun yang ditingkatkan adalah rasa tanggung jawab untuk memberikan pendidikan yang penuh dan ikhlas agar siswa lebih memahami setiap mata pelajaran yang diajarkan,” pungkasnya.(top) 

Read More