Honor PPK Terkendala SK Sekretariat

BANGKO - Seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan PPS hingga saat ini belum menerima honor atau gajinya selaku perpanjangan tangan KPU Kabupaten Merangin dalam melaksanakan tahapan pemilu legislatif 2104 ternyata Honor PPK Terkendala SK Sekretariat. Hal ini diketahui terkendala karena SK secretariat PPK untuk pilleg ini belum ditandatangani oleh Bupati Merangin dan menjadi Honor PPK Terkendala SK Sekretariat.

Hal tersebut tidak dibantah ketua KPU kabupaten Merangin, Barlep yang ditemui di kantornya, Kamis (13/6) kemarin, dia juga tidak menampik bahwa sejumlah PPK telah cukup sering menyampaikan pertanyaan seputar belum diberikannya honor tersebut. ‘’Rekan – rekan PPK memang sudah cukup sering mempertanyakan tentang gajinya, selama ditetapkan atau dilantik sebagai PPK, mereka memang belum menerima honornya,” tutur Barlep.

Pelantikan PPK untuk Pemilu legislatif ini dikatakan Barlep telah dilakukan sejak Maret 2013 lalu, dengan demikian, PPK untuk pilleg sudah terbentuk dan bekerja lebih dari dua bulan, namun belum mendapatkan sedikitpun haknya. Terkait SK sekretariat yang menjadi kendala persoalan ini, dikatakan Barlep, hal ini sudah di ajukan oleh pihak KPU ke pihak Pemkab sejak beberapa waktu lalu, namun hingga saat ini SK tersebut belum ditandatangin, sehingga menyebabkan terbengkalainya honor anggota PPK dan PPS yang terus bekerja untuk melaksanakan tahapan pilleg dilapangan.‘’Kita sudah ajukan SK nya sejak beberapa waktu lalu, pada waktu itu belum ditandatangani oleh Bupati karena beliau deang umroh, akan tetapi sampai saat ini sepertinya SK itu belum ditandatangani juga, sementara PPK terus mendesak kami mengenai honornya itu,” lanjut Barlep. Hal ini juga dibenarkan sekretaris KPU Kabupaten Merangin, M Nasir. Menurutnya persoalan SK ini menjadi satu – satunya kendala yang menyebabkan honor Penyelenggara pemilu tingkat kecamatan itu belum bisa diberikan. ‘’Kalau yang lainnya tidak ada masalah lagi, saat ini kita hanya menunggu SK secretariat itu saja. Kalau SK nya belum ada bagai mana mau memberikan gajinya, sementara itu adalah salah satu persyaratan wajibnya,” terang Nasir.

Dia juga mengakui cukup banyak menerima pertanyaan dari PPK baik melalui telepon maupun secara langsung terkait hal ini. ‘’Memang benar cukup banyak anggota PPK yang mempertanyakan hal itu kepada kita, namun kita tidak bisa berbuat banyak,” ujarnya.